Organda Pertanyakan Alasan Luhut Batalkan Pelarangan Bus AKAP

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta mempertanyakan langkah Pelaksanatugas (Plt) Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan yang membatalkan kebijakan pelarangan operasional bis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari dan ke wilayah ibu kota RI tersebut.

Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan menjelaskan awalnya beberapa pemangku kepentingan sudah sepakat terhadap kebijakan pemberhentian operasional bus yang masuk dan keluar Jakarta demi menekan penyebaran penularan virus corona (Covid-19).

"Kadishub DKI, BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek), dan Dirjen Hubdar sudah sepakat untuk menghentikan operasional," kata Shafruhan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/4).


Shafruhan bahkan menyebut Dinas Perhubungan DKI sudah melakukan ancang-ancang dengan memberikan surat tertulis kepada Organda untuk penghentian operasional. Surat itu, lanjutnya, menjadi pegangan para operator agar bersiap diri sebelum surat resmi keluar dari BPTJ.

Lihat juga: Kemhub Batalkan Rencana Pelarangan Operasi Bus AKAP Ibu Kota

Namun sebelum diketok palu, kata Shafruhan, ternyata Luhut tak menyetujui kebijakan tersebut. Shafruhan menyebut, informasi yang dia peroleh, Luhut membatalkan kebijakan tersebut karena alasan belum ada kajian ekonomi tentang dampak pemberhentian operasional bus.


"Tapi, tiba-tiba Dirjen Hubdar bilang dibatalin. Katanya, menurut Luhut belum ada kajian ekonomi tentang penghentian itu," ujar Shafruhan.

"Ini kan gila, industri mana yang hidup saat ini, ini darurat. Masa masih mikirin kajian ekonomi. Orang industri ambruk semua. Ini sama aja Luhut menyuruh orang bunuh diri," imbuhnya.

Shafruhan menegaskan dari sisi Organda sangat menyetujui kebijakan pelarangan bus tersebut. Pasalnya, sebagai penyedia transportasi pun Organda DKI ingin melindungi anak buahnya dari penyebaran Corona di Jakarta ke daerah lain.


"Gimana enggak nyuruh orang bunuh diri, ada penumpang maksa naik, [kalau] positif [Covid-19] dia, awak kita tertular. Terus ke kantor nyebar. Lagipula di daerah-daerah juga sudah ada yang 'menolak' bus dari Jakarta," tuturnya.

Lihat juga: Jokowi Perintahkan Perketat Perlintasan WNA di Bandara


Atas dasar itulah, Shafruhan sangat menyesalkan keputusan Luhut yang membatalkan rencana penghentian operasional bus AKAP di wilayah DKI Jakarta. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih mengedepankan keselamatan warga daripada terus berhitung soal sisi ekonomi masyarakat.


"Kacau ini Luhut? Ini soal kesehatan nyawa orang, kok masih bisa mikir soal belum ada kajian ekonomi. Industri mana yang enggak hancur sekarang," tutup dia.

Ini sama aja Luhut nyuruh orang bunuh diri.Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Juru Bicara Menteri Perhubungan Adita Irawati enggan berkomentar banyak. Ia juga enggan menjawab potensi Kemenhub untuk  melakukan kajian ekonomi terkait pelarangan AKAP di Jakarta.


"Tidak ada hal baru lagi. Sudah cukup," ujar Adita singkat saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa pagi.


Satu suara, Kepala BPTJ Polana Pramesti tak berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan pemerintah sedang melakukan kajian dampak ekonomi.

"Sudah terjawab ya (melalui rilis)," ujar Polana saat dikonfirmasi.


Namun Polana hanya mengatakan Kemenhub melakukan kajian ekonomi terkait pelarangan mudik, bukan soal pelarangan AKAP dari dan ke Jakarta. Saat dikonfirmasi terkait perkembangan pembahasan dampak ekonomi pelarangan AKAP, Polana tak menjawab.


Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat kepada penyedia bus AKAP, Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan bus Pariwisata untuk menghentikan operasional dari dan ke Jakarta. Kebijakan ini diambil untuk menekan angka penyebaran virus Corona di Jakarta dan luar Jakarta.

Rencana pelaksanaan kebijakan itu akhirnya harus batal, karena belum mendapat restu dari Kementerian Perhubungan.

[Gambas:Video CNN]

Lihat juga: DKI Klaim Telah Koordinasi dengan Kemenhub Larang Bus AKAP

(ctr/kid)