Jokowi Minta Skenario Mudik Tak Cuma untuk Kepentingan Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta agar ada skenario yang komprehensif terkait antisipasi arus mudik lebaran di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19).

Ia meminta antisipasi arus mudik itu tak bersifat sektoral atau hanya berlandaskan kepentingan daerah.

Lihat juga: Pemerintah Siapkan Skenario Libur Pengganti untuk Mudik

"Saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif. Jangan sepotong-potong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja. Tapi lihat secara utuh baik dari hulu, di tengah, dan di hilir," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal Antisipasi Mudik Lebaran melalui siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/4).

Di level hulu, kata Jokowi, pemerintah telah memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan perlindungan sosial kepada warga. Misalnya, pemberian jaminan sosial kepada 3,6 juta warga di DKI.

"Sudah diberikan oleh Provinsi DKI Jakarta (sejumlah) 1,1 juta, artinya tinggal 2,5 juta (warga) yang perlu segera kita siapkan untuk dieksekusi di lapangan," kata dia, yang mantan Gubernur DKI itu  

[Gambas:Video CNN]

Di bagian tengah, lanjut dia, ada pembatasan pergerakan orang dan menjaga jarak aman. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan yang, menurutnya, harus dijalankan dengan kedisiplinan kuat.

"Saya kira akan memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah yang positif Covid-19," ucap Jokowi.

Sementara di bagian hilir, Jokowi menyebut pengawasan dan pengendalian di tingkat daerah, terutama di level kelurahan atau desa.

"Di hilir utamanya level kelurahan dan desa, sekarang saya lihat sudah mulai digerakkan oleh daerah," katanya.

Lihat juga: Kemhub Buka Suara soal SE Pembatasan Transportasi Jabodetabek

Sebelumnya, sejumlah daerah berinisiatif melakukan karantina wilayah atau lockdown, baik itu secara total maupun sebagian, untuk menangkal penyebaran Covid-19.

Selain itu, Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan surat edara yang berisi mengenai sejumlah rekomendasi pembatasan akses dan moda transportasi di Jabodetabek.

(psp/arh)