Demokrat-PKS Tolak Bahas Omnibus Law di Tengah Wabah Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menolak agenda Rapat Paripurna DPR RI untuk memulai pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Benny mengatakan seharusnya anggota dewan mengedepankan nasib rakyat yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi karena penyebaran virus corona.

"Di tengah Covid-19, rakyat kita susah. Belum mengatasi Covid-19, makan saja susah, tiba-tiba ada Omnibus Law, UU Mahkamah Konstitusi RI. Tunda dululah itu," kata Benny saat menginterupsi rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4).

Benny meminta rapat kali ini dibikin ringkas. Ia mengusulkan para anggota dewan hanya membahas tata tertib sebagai landasan hukum menggelar rapat virtual selama pandemi corona.

Lihat juga: Paripurna DPR saat Corona, 31 Hadir dan 278 Anggota Daring

Dia juga meminta DPR RI melupakan dulu pembahasan Omnibus Law. Benny mengusulkan agar pembahasan RUU itu diganti dengan pembahasan corona.

"Diganti pembahasan agenda-agenda menyentuh agenda rakyat kebanyakan, bagaimana menghadapi Covid-19," tuturnya.

Senada, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengingatkan saat ini rakyat butuh perhatian DPR RI dan pemerintah dalam menghadapi corona.

"Kondisi kita emergency yang butuh atensi masyarakat. Lucu kalau kita mengangkat Omnibus Law di saat kita masih virtual. Saya pikir kita perlu sabar sedikit paling tidak kita fokus pada Covid-19 ini," ujar Aboe Bakar.

Interupsi itu lantas disanggah oleh Wakil Ketua DPR RI yang juga menjabat pimpinan rapat, Azis Syamsuddin. Dia menolak masukan dari Benny untuk menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Agenda sudah disetujui di rapat pengganti Bamus oleh seluruh fraksi termasuk Fraksi Demokrat," ucap dia.

Lihat juga: Komisi III: Paripurna Hanya Bahas Pasal Kontroversial RKUHP

Niatan DPR RI membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja kembali menjadi sorotan. Selain isi RUU yang dinilai tak pro rakyat, pembahasan ini dilakukan dalam momen yang tidak tepat.

Beberapa koalisi masyarakat sipil menilai langkah ini sebagai upaya DPR RI memanfaatkan pandemi virus corona (Covid-19).

"Dugaan bahwa ada pesanan dari kelompok lain yang mendesak mereka untuk menyelesaikan pembahasan secepatnya. Desakan pihak-pihak lain itu yang tampaknya membuat mereka terlihat memanfaatkan situasi pandemi ini untuk bisa menggolkan misi atas RUU itu," ucap Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/4).

Sejumlah elemen organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan menyesalkan keputusan anggota DPR yang ngotot menggelar rapat paripurna secara tatap muka hari ini.

[Gambas:Video CNN]
Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra menyebut keputusan DPR tetap menggelar rapat secara tatap muka telah mengamputasi aspirasi masyarakat. Pasalnya, ia khawatir rapat yang dilakukan tidak akuntabel dan transparan.

Lihat juga: DPR Gelar Paripurna Lanjutkan Pembahasan RKUHP

"Bagaimana dengan jaminan apabila keputusan atau persetujuan yang diberikan DPR lewat mekanisme yang transparan dan akuntabel?" Kata Ardi lewat keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com.

Menurut Ardi, DPR memang memiliki kewenangan untuk menggelar rapat membahas sejumlah RUU dan peraturan internal DPR yang akan mengikat publik. Namun, ia menilai langkah itu tidak patut dilakukan di tengah penyebaran wabah karena tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Apalagi kata Ardi, dalam naskah revisi Tatib DPR juga ada persoalan terkait isu keamanan dan representasi keputusan dengan mekanisme online. Ardi khawatir keamanan lewat mekanisme itu tidak terjamin.

"Bagaimana juga dengan mekanisme pengambilan keputusan apabila masih lewat server yang tidak bisa dijamin keamanan dan integritas datanya?" Kata dia. (dhf/thr/wis)