Yasonna Dituding Cari Celah Bebaskan Napi Korupsi Saat Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mencuri kesempatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19) untuk membebaskan napi koruptor.

Feri mengatakan jumlah narapidana korupsi tidak banyak. Sehingga tidak tepat jika membebaskan para koruptor dengan alasan lembaga pemasyarakatan (lapas) kelebihan kapasitas.

"Agak aneh ya, seperti mencuri kesempatan di tengah bencana ya. Misalnya alasan overcapacity, lalu perlu napi koruptor dibebaskan cepat. Pernyataan itu tidak tepat," kata Feri kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/4).

Feri berpendapat seharusnya para koruptor tidak mendapat keringanan di tengah corona. Kebijakan ini, kata dia, hanya memperlihatkan keberpihakan pemerintah dalam urusan pemberantasan korupsi.

Lihat juga: KPK: Firli dkk Akan Batalkan Usulan Kenaikan Gaji Pimpinan

Seharusnya, kata Feri, napi korupsi cukup mendapat perhatian khusus di dalam lapas. Misalnya, tidak boleh mendapat kunjungan selama pandemi.

"Kan harusnya lapas memberikan aturan jelas dan tegas untuk tidak mengunjungi sementara napi di lapas agar mereka tidak terkena virus corona. Sambil dipenuhi hak asasi mereka," ucap dia.

Menurut Feri, hanya dua jenis narapidana yang layak mendapat pembebasan di tengah corona, yakni napi narkotika dan napi tindak pidana ringan. Jumlah kedua jenis napi ini disebut yang paling banyak menyesaki lapas.

Feri berkata banyaknya napi narkotika di lapas karena sistem hukum Indonesia sering memenjarakan pecandu, bukan merehabilitasintya. Sistem hukum Indonesia juga sering memenjarakan pencuri kecil-kecilan dengan hukuman bertahun-tahun.

Lihat juga: Politikus PDIP Dukung Yasonna Bebaskan Napi Korupsi

"Sebenarnya alasan-alasan yang dikemukakan Pak Menteri tidak masuk akal dan tidak sesuai apa yang terjadi di lapas. Ini lebih mirip sebagai upaya untuk memberi privilege kepada terpidana korupsi yang semestinya tidak boleh terjadi," ujarnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly memutuskan untuk melepas sekitar 30 ribu orang narapidana guna mencegah penularan virus corona (Covid-19) di lapas. Beberapa di antaranya adalah napi korupsi kasus besar, seperti Setya Novanto, Fredrich Yunadi, dan Suryadharma Ali.

Empat kali mengajukan

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya bahka menyebut Yasonna sudah empat kali mencoba membebaskan napi korupsi melalui PP yang ada. Peneliti ICW Donal Fariz menyatakan revisi PP tersebut merupakan agenda lama yang terus diupayakan Yasonna guna memberikan keringanan terhadap narapidana korupsi.

"Karena kalau corona alasannya, wacana yang disampaikan oleh Yasonna untuk merevisi ini adalah wacana lama," kata Donal dalam video teleconference, Kamis (2/4).

Berdasarkan catatan ICW, Donal menuturkan bahwa sejak 2015-2019 Yasonna telah berupaya melakukan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 sebanyak empat kali.

Lihat juga: RKUHP Dikebut Kala Corona, LSM Ingatkan Lapas Makin Sesak

"Jadi, kalau kita melihat ini adalah kerjaan atau agenda lama yang tertunda. Sehingga, corona hanya justifikasi atau alasan saja," simpul Donal.

Berdasarkan hal di atas, Donal meminta agar Presiden Joko Widodo menolak usul Yasonna karena pembebasan narapidana korupsi tidak memiliki hubungan dengan wabah virus corona (Covid-19). Lagi pula, lanjut dia, jika ingin mengantisipasi penularan virus corona di Lapas atau Rutan, lebih baik Yasonna fokus terhadap tindak pidana lain seperti narkoba yang tahanannya jauh lebih banyak daripada tindak pidana korupsi.

"Kami mendesak Presiden Jokowi dan termasuk Menko Polhukam Prof Mahfud MD untuk menolak wacana revisi PP 99/ 2012 ini," tandasnya. (dhf/ryn/ain)