Yusril: Permenkes PSBB Sisakan Celah Pelaksanaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menilai ada celah dalam pelaksanaan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 akibat infeksi virus corona.

Menurutnya, Permenkes tersebut masih belum mengatur soal penegakan disiplin masyarakat dalam melaksanakan PSBB. Sebab, aturan itu tidak dicantumkan soal sanksi pelanggaran.

Namun, menurutnya Permenkes memang tidak bisa disalahkan jika tak cantumkan sanksi. Sebab, sanksi hanya dapat diatur dalam UU, sementara UU Karantina Kesehatan sama sekali tidak mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar PSBB.

Lihat juga: PPP: Permenkes Covid-19 Tak Atur Legislatif dan Yudikatif

"PP saja tidak bisa mengatur, apalagi permen. Celakanya, UU Karantina Kesehatan tidak mengatur masalah ini. Itu sebabnya sejak lebih sebulan yang lalu saya katakan sebaiknya Presiden terbitkan perppu yang komprehensif untuk menghadapi COVID-19," kata Yusril melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (5/3) seperti dikutip Antara.

Ia menyatakan bahwa sanksi pidana pelanggarnya dipenjara 1 tahun atau dikurung 3 bulan atau didenda Rp1 miliar hanya bisa diatur dalam UU.

Selain itu menurutnya UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit, dan UU Karantina Kesehatan sangat tidak memadai untuk menghadapi wabah COVID-19 tersebut.

Lihat juga: Kemenkes Tegaskan PSBB Hanya Pembatasan Bukan Larangan

"Akan tetapi, Pemerintah tidak mau terbitkan perppu. Nah, akhirnya peraturan apa pun yang dibuat dengan mengacu pada tiga UU di atas, semuanya serbatanggung. Dengan demikian, Permenkes masih menyisakan celah bagi mereka untuk melanggar PSBB karena tidak ada sanksi yang mengatur," ujar Yusril.

Selain itu, ia pun mempermasalahkan terkait kewenangan polisi. Sebab, apa yang menjadi kewenangan polisi juga tidak ada diatur dalam UU, kecuali diberlakukan karantina wilayah.

"Sekarang ini Kapolri sudah keluarkan maklumat tetapi maklumat itu sejatinya adalah sebuah 'pengumuman' tentang sesuatu, bukan berisi norma hukum yang mengatur kewenangan, hak, kewajiban, dan seterusnya."

[Gambas:Video CNN]

Yusril juga menyoroti istilah dalam Permenkes terkait dengan daerah "berkoordinasi" dengan aparat keamanan. Dalam Permenkes diatur tentang keharusan daerah bekerja sama dengan aparat keamanan dalam hal ini polisi.

"Seperti apa koordinasi itu, tidak begitu jelas. Permenkes memang tidak bisa mengatur detail tentang koordinasi seperti ini. Seharusnya, lebih detil diatur dalam PP yang bisa mengatur lintas sektoral," ungkapnya. (eks)