Muhammadiyah Imbau Tak Mudik, Desak Pemerintah Bersikap Tegas

CNN Indonesia

Senin, 06 Apr 2020 12:14 WIB

Muhammadiyah Imbau Tak Mudik, Desak Pemerintah Bersikap Tegas — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta seluruh masyarakat untuk tak perlu melakukan tradisi mudik di tengah wabah virus corona (Covid-19).

Haedar meminta agar masyarakat berkaca bahwa seluruh kegiatan keagamaan turut dibatasi di tengah wabah corona yang mewabah di Indonesia saat ini.

"Kegiatan-kegiatan keagamaan saja dibatasi sedemikan rupa sesuai dengan hukum syariat, maka mudik tentu saja sebagai kegiatan sosial dapat dihentikan atau tidak dilaksanakan," kata Haedar dalam keterangan resminya seperti dikutip di situs resmi Muhammadiyah.or.id, Senin (6/4).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Haedar menjelaskan bahwa mudik dalam kondisi yang normal merupakan sesuatu yang sangat positif. Melalui mudik, kata dia, momentum silaturahmi kekeluargaan dan kekerabatan terjalin erat.

Lihat juga:

Polisi Sebut Bisa Tindak Warga Meski DKI Belum Berstatus PSBB

Meski demikian, mudik dalam suasana musibah dengan mewabahnya Covid-19 harus menjadi pertimbangan untuk tak perlu dilakukan.

"Mudik bisa diganti di waktu lain di saat kita sudah keluar dari musibah ini. Insya Allah akan ada manfaatnya," kata Haedar.

Selain itu, Haedar turut berharap kepada pemerintah sejalan dengan keputusan dengan ormas-ormas keagamaan lainnya. Ia menyoroti ketika ormas keagamaan sudah meminta masyarakat tak mudik dan mengeluarkan fatwa, maka sudah sepatutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sejalan.

Ia pun berharap pemerintah mengambil sikap tegas terkait kebijakan mudik tersebut.

Lihat juga:

Polri Waspadai Penjarahan Selama PSBB Diberlakukan

[Gambas:Video CNN]

"Kalau memang pemerintah mengizinkan warga mudik, biarlah tokoh agama berhenti mengimbau warga, sehingga segala urusan covid-19 menjadi sepenuhnya urusan pemerintah," tegas Haedar.

Sebelumnya, banyak kepala daerah yang khawatir ada potensi banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong mudik di tengah pandemi virus corona saat ini. Salah satunya datang dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Bahkan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang menyatakan kegiatan mudik ke kampung halaman haram hukumnya di tengah wabah corona.