BNPB Sebut Bakal Kewalahan Jika Jokowi Putuskan Lockdown
CNN Indonesia
Senin, 06 Apr 2020 18:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pihaknya akan kewalahan dalam mendistribusikan bantuan dana untuk masyarakat bila Presiden Joko Widodo memutuskan menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah dalam menyikapi penyebaran virus corona (Covid-19).
"Bayangkan kalau kemarin Bapak Presiden mengambil keputusan untuk lockdown atau karantina wilayah, mungkin hari ini BNPB akan kewalahan untuk mendistribusikan anggaran dana kepada sekian ratus juta penduduk Indonesia," kata Doni dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang digelar secara virtual pada Senin (6/4).
Jokowi sendiri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah. Jokowi kemudian memerintahkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk membuat aturan turunan yang memuat lebih rinci tentang PSBB.
Doni mengatakan, jika Jokowi memilih karantina wilayah, sebagaimana dalam UU Kekarantinaan Wilayah, maka pemerintah wajib membiayai kebutuhan dasar masyarakat.
"Karena kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.
Dia juga menyampaikan kebijakan karantina wilayah dalam menyikapi penyebaran virus corona akan berdampak terhadap masyarakat yang tinggal di daerah sempit atau kumuh.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di daerah seperti itu, di mana satu rumah dihuni oleh dua keluarga yang tidur secara bergantian, akan kesulitan untuk bergerak jika karantina wilayah yang dipilih.
"Kalau lockdown, kalau karantina wilayah bagaimana mereka bisa bergerak," ujar Doni.
Berangkat dari itu, dia berkata, setiap kebijakan punya positif dan negatif. Namun semuanya kembali ke Jokowi selaku presiden dalam mengambil keputusan.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 itu meyakini Indonesia bisa menghadapi penyebaran virus corona jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain bila semua berada dalam satu komando.
"Artinya apa, kebijakan yang dibuat di satu sisi. Pasti ada satu sisi lain yang kurang bagus. Namun apapun itu keputusan kepala negara," ucapnya.
"Maka saya yakin kalau kita semua satu komando, kita bisa menghadapi Covid-19 ini jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain," tutur Doni. (mts/osc)
[Gambas:Video CNN]
"Bayangkan kalau kemarin Bapak Presiden mengambil keputusan untuk lockdown atau karantina wilayah, mungkin hari ini BNPB akan kewalahan untuk mendistribusikan anggaran dana kepada sekian ratus juta penduduk Indonesia," kata Doni dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang digelar secara virtual pada Senin (6/4).
Jokowi sendiri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah. Jokowi kemudian memerintahkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk membuat aturan turunan yang memuat lebih rinci tentang PSBB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di daerah seperti itu, di mana satu rumah dihuni oleh dua keluarga yang tidur secara bergantian, akan kesulitan untuk bergerak jika karantina wilayah yang dipilih.
"Kalau lockdown, kalau karantina wilayah bagaimana mereka bisa bergerak," ujar Doni.
Berangkat dari itu, dia berkata, setiap kebijakan punya positif dan negatif. Namun semuanya kembali ke Jokowi selaku presiden dalam mengambil keputusan.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 itu meyakini Indonesia bisa menghadapi penyebaran virus corona jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain bila semua berada dalam satu komando.
"Artinya apa, kebijakan yang dibuat di satu sisi. Pasti ada satu sisi lain yang kurang bagus. Namun apapun itu keputusan kepala negara," ucapnya.
"Maka saya yakin kalau kita semua satu komando, kita bisa menghadapi Covid-19 ini jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain," tutur Doni. (mts/osc)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK