Jelang PSBB, DPRD Ingatkan Anies Bantuan untuk Warga Miskin

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi A DPRD DKI mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal bantuan kepada warga miskin ibu kota, menyusul izin pemberian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diberikan Kemenkes untuk DKI Jakarta.

Ia berharap ada aturan yang jelas soal pemberian bantuan tersebut setelah PSBB dikabulkan Menteri Kesehatan.

"Biar ngatur secara teknis ketentuan PSBB sudah sangat jelas itu," kata Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).

Mujiyono mengatakan dari data yang dimiliki oleh DKI, ada sekitar 3,7 warga Jakarta yang dikategorikan berpotensi menerima bantuan. Sebanyak 1,1 jutanya adalah warga yang memang sudah mendapatkan bantuan dari Jakarta rutin dan sebanyak 2,6 juta penduduk terdata sebagai penduduk rentan miskin.

"Kalau itu cepat-cepat direalisasikan hak mereka kita sudah penuhi, kewajiban mereka untuk mengikuti pemerintah juga harus dipenuhi," ujar dia.

Lihat juga: Jelang PSBB Jakarta, Polisi Belum Batasi Akses Jalan Ibu Kota

Melalui realisasi itu, ujar Mujiyono, DKI bisa lebih tegas untuk melakukan penindakan bagi mereka yang melanggar aturan. Dengan begitu, status PSBB yang diterapkan pemerintah akan jauh lebih efektif daripada imbauan yang selama ini diungkapkan pemerintah.

"Rata-rata yang masih bandel mereka memang harus keluar tetap menghidupi diri sendiri dan keluarga makanya menghiraukan imbauan Pemprov," jelas dia.

Dari data yang dimiliki oleh Mujiyono, setidaknya ada 40 persen masyarakat DKI yang berpenghasilan rendah dan terdampak. Sektor utama yang paling merasakan dampak PSBB ialah UMKM, informal dan buruh. Ia berharap agar bantuan bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lihat juga: Fokus Corona Riza Patria Dampingi Anies di Ibu Kota

[Gambas:Video CNN]

"Database dan proses distribusi harus jelas, siapa dapat apa jangan sampai timbul masalah sosial baru di masyarakat," tutup dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan, Busroni mengatakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui PSBB di DKI Jakarta untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

Busroni menyebut surat persetujuan itu akan dikirim kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar bisa segera menerapkan PSBB di wilayahnya.

Adapun salah satu pertimbangan persetujuan ini ialah karena Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari situs pemerintah, angka kasus positif Covid-19 di Jakarta mencapai 1.299 kasus per 6 April 2020.

"Sudah teken (disetujui) sama menkes, tinggal diserahkan dan diterapkan di Jakarta dipimpin Gubernur Anies Baswedan," ujar Busroni kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4). (ain/ctr/ain)