Imbas Corona: Siswa Tak Mampu SPP, PAUD Tak Bisa Gaji Guru

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS Ciakong, di Campang Jaya, Bandar Lampung, Eroh mengaku tak bisa membayar guru-guru yang mengajar di tempatnya saat masa pandemi virus corona (Covid-19).

Eroh menyebut SPS Ciakong sudah diliburkan sejak 17 Maret lalu atas instruksi pemerintah daerah yang meminta aktivitas belajar dilakukan dari rumah.

Menurut Eroh, guru di SPS Ciakong tak memiliki penghasilan selama tiga pekan sejak sekolah diliburkan. Pasalnya, pembayaran SPP di sekolahnya dilakukan per hari.

"Kalau sekolah (membayar) SPP tiap hari. Jadi kalau masuk sekolah bayar, kalau enggak sekolah ya enggak bayar," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, melalui sambungan telepon, Selasa (7/4).

Lihat juga: 'Kalau Enggak Ada Bantuan, Sama Saja Menyuruh Kami Mati'

Eroh mengaku tak bisa memaksakan orang tua siswa membayar SPP karena kebanyakan dari mereka merupakan buruh harian. Eroh maklum penghasilan mereka tak menentu.

Menurutnya, keadaan ekonomi orang tua siswa juga ikut terdampak dengan kebijakan pembatasan sosial di tengah wabah virus corona.

Eroh sudah menyampaikan kepada guru bahwa dirinya tak bisa menggaji selama sekolah diliburkan. Ia tak punya penghasilan saat ini. Suaminya yang juga berprofesi sebagai guru pun turut tak mengajar.

"Kata gurunya, 'ya sudah bu kalau memang libur, guru juga enggak usah gajian. Ibu mau gaji juga dari mana, sekolahnya libur'," kata Eroh menirukan perbincangan dengan empat guru di sekolahnya.

Jumlah SPP yang dibayarkan murid per hari sebesar Rp3 ribu per anak. Dari pemasukan tersebut sebagian diberikan untuk honor guru yang bervariasi mulai Rp200 ribu sampai Rp300 ribu per bulan.

Namun dengan keadaan sekarang, keempat guru dan Eroh tak punya penghasilan. Mereka pun tak memiliki pekerjaan sampingan.

Lihat juga: Menikah di Tengah Corona Tanpa Tamu dan Pesta

Tak Perlu Bayar SPP

Hal serupa juga terjadi di Kalimantan Utara. Guru PAUD Nurul Jadid di Tana Tidung, Tri Lestari mengatakan pihaknya berinisiatif meniadakan bayaran SPP untuk bulan April.

"Ada pandemi seperti saat ini kami ngobrol sama kepala sekolah gimana ini ya. Karena di tempat kami [murid dari keluarga tingkat ekonomi] menengah ke bawah. Kami pikir ekonomi orang tuanya juga gonjang ganjing," ujarnya.

Tri mengatakan kebanyakan orang tua di sekolahnya berprofesi sebagai nelayan, pedagang kecil sampai tukang sapu. Dari 52 siswa di PAUD Nurul Jadid, tak semuanya membayar penuh SPP, yang dipatok Rp100 ribu per bulan.

Dari SPP tersebut, sebagian diberikan untuk honor guru sebesar Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per guru tiap bulannya.

Lihat juga: Gugus Tugas: 17.616 Orang Mendaftar Jadi Relawan Corona

Namun beberapa guru masih mendapat tunjangan honor dari pemerintah daerah maupun pusat. Jumlah bervariasi mulai dari Rp200 ribu sampai Rp500 ribu per bulan yang diberikan tiap tiga bulan.

Tri mengatakan dalam menghadapi situasi saat ini pihaknya menyisihkan uang kas sekolah yang bisa dipakai menutupi honor guru. Sehingga guru masih bisa menerima gaji bulan ini.

Ketua Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Netti Herawati mengatakan perkara orang tua tak bisa bayar SPP cukup banyak didapati di tengah wabah corona.

"Alasan pertama para orang tua memang kesulitan ekonomi juga. Alasan kedua mereka ada yang beranggapan kan pembelajaran tidak dijalankan," kata Netti.

Netti menyebut pembelajaran jarak jauh sendiri tak bisa dilakukan di PAUD. Pada dasarnya, jelas Netti, pembelajaran di PAUD dilakukan sembari bermain bukan dengan memberikan tugas.

Lihat juga: DPRD DKI Kirim Surat ke Presiden soal Pelantikan Riza Patria

Oleh karena itu, ia mengatakan PAUD hanya memberikan instruksi belajar melalui orang tua murid. Pada akhirnya memunculkan persoalan orang tua enggan membayar SPP.

Netti pun mendorong agar pemerintah memberikan bantuan kepada guru yang tak berpenghasilan. Misalnya dengan mengizinkan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk honor guru.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur petunjuk teknis penggunaan dana BOP PAUD, tidak tertera aturan yang mengizinkan dana dipakai untuk honor guru.

Dana BOP PAUD hanya boleh digunakan untuk kebutuhan fasilitas, sarana dan biaya kegiatan sekolah.

Kemendikbud sendiri sebelumnya menyatakan guru PAUD tidak diperkenankan memberi tugas kepada siswa. Guru hanya boleh memberikan instruksi bermain di rumah dan orang tua diminta mengawasi. (fey/fra)