Angka Kemiskinan Hambat Bogor Siapkan PSBB Lawan Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bakal segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor selama darurat virus corona (Covid-19). Namun, dia mengatakan masih terkendala terkait dampak ekonomi, terutama bagi masyarakat miskin di kota itu. 

Proposal pengajuan PSBB akan diajukan ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengaku telah mendapat lampu hijau dari DPRD Kota Bogor usai melakukan rapat koordinasi bersama Badan Musyawarah pada Selasa (7/4) di Bogor. Ia menyebut PSBB belum diajukan hari ini karena Pemkot Bogor masih masih mengkaji terkait dampak ekonomi jika kebijakan tersebut diterapkan nantinya.

Lihat juga: Kemenkes Sebut Puskesmas Bisa Layani Tes Swab Corona

"Bogor siap-siap mengajukan rekomendasi PSBB kepada Menteri Kesehatan," kata Dedie saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).

"Jadi kami sudah sampaikan rencana Kota Bogor menerapkan PSBB, Pada prinsipnya dewan memahami langkah yang diambil, tetapi dewan meminta Pemko Bogor untuk menghitung dampak ekonomi dan jaring pengaman sosialnya," lanjut Dedie.

Dedie mengaku kendala mengajukan PSBB baginya adalah faktor ekonomi yang harus dipikirkan matang-matang karena terkait angka kemiskinan di kota itu. Pasalnya pihaknya harus memikirkan bagaimana menanggung beban kebutuhan masyarakat jika Kota Bogor resmi menerapkan PSBB.

"Yang ditanggung kan hanya yang di database kemiskinan, kalau Kota Bogor terdata itu ada 71 ribu Kepala Keluarga yang dikategorikan miskin dan terdampak Covid-19," jelas Dedie.

Lihat juga: 8 Pasien Corona Sembuh di RSUP Adam Malik Medan

Ia menyebut nanti alokasi dana bantuan saat PSBB berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Meski demikian, Dedie mengaku hingga kini pihaknya telah menerapkan Pembatasan Sosial (PS) sejak dibentuknya RW Siaga Corona dan pengetatan wilayah dengan pemeriksaan di sembilan titik pengecekan yang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor.

Ia juga mengaku salah satu alasan belum mengajukan PSBB kepada Menkes karena tidak ingin PSBB terjadi secara parsial atau tidak menyeluruh di antara wilayah khususnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

"Kami harus bersama-sama, kami mau koordinasi dengan Bupati Kabupaten Bogor juga Walikota Depok agar pengajuannya secara bersama-sama. Itu harus dilaksanakan secara simultan, jangan parsial," kata Dedie.

Lihat juga: Sleman Ungkap 10 Warga Meninggal Dunia akibat Covid-19

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan telah resmi menetapkan PSBB di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan virus corona.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020. Surat keputusan tertanggal 7 April itu ditandatangani langsung oleh Terawan. (khr/bac)