Pemkot Serang Tolak Berikan Lahan Makam Pasien Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota Serang menolak penunjukan satu hektare lahan di Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang yang dijadikan lokasi pemakaman pasien corona oleh Pemprov Banten.

Wali Kota Serang, Syafrudin menyebut hingga saat ini belum ada komunikasi antara Pemprov Banten dengan Pemkot Serang. Syafrudin meminta Pemprov Banten mengurus izin kepada masyarakat dan izin lingkungan dari warga sekitar.

"Belum menerima koordinasi dari Pemprov. Kita tunggu, bisa saja kita tolak. Setelah itu, kita perlu izin lingkungan ke masyarakat setempat," kata Syafrudin kepada sejumlah awak media, Rabu (8/4).

Dia mengaku keberatan daerahnya selalu di jadikan lokasi penanganan covid-19. Meski berstatus Ibu Kota Banten, dia menyangkal wilayahnya tidak siap menangani corona. Menurutnya penolakan ini semata-mata menjaga Kota Serang agar tidak terpapar Covid-19.

Lihat juga: FOTO: Geliat Nelayan Italia di Tengah Tekanan Pandemi Corona

Selain rencana lokasi pemakaman jenazah corona, di Kota Serang juga ada RSUD Banten sebagai rumah sakit rujukan utama tingkat Provinsi Banten. Kemudian, ada juga Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara (RSDP) Serang, yang juga rumah sakit rujukan Kementerian Kesehatan untuk pasien virus jenis baru itu.

"Jangan semuanya di Kota Serang, RS pusat rujukan kan adanya di daerah kita, bahkan RSDP jadi tempat rujukan pasien corona juga kan ada di wilayah kita juga, walaupun milik kabupaten (Serang). Di tempat kita ini belum ada yang positif, jangan sampai karena semua penanganannya ada di kita, nanti warga kita tertular," jelasnya.

Lihat juga: Personel Polda Sumut Meninggal, Istri Positif Corona

Lahan seluas satu hektare di Sayar, Taktakan Kota Serang sebelumnya diungkap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten jadi pemakaman korban meninggal Covid-19.

"(Akan) menyiapkan lahan pemakaman ketika ada korban meninggal. Tinggal nanti menyiapkan anggarannya, nanti ke arah sana eksekusinya," kata Muhtarom, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, kepada sejumlah awak media, Rabu (8/4). (ynd/ain)