Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, kebijakan tersebut sebagaimana keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
"Kita mengikuti aturan dari [pemerintah] pusat. Artinya bahwa ASN kita tidak mudik," kata Emil di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (9/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau pertanyaan akan ada sanksi, iya. Akan ada sanksi, karena itu sudah peraturan yang diterbitkan PAN RB. Artinya itu berlaku untuk semua aparatur, termasuk pemerintah daerah," kata dia.
"Sanksi tegas itu juga linier terhadap apa yang diterapkan di pusat," ujarnya.
Menpan-RB, Tjahjo Kumolo, melarang aparatur sipil negara (ASN) mudik pada lebaran tahun ini dan mengambil cuti selama masa penanganan pandemi virus corona (Covid-19).
Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 46 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona.
(CNN Indonesia/Fajrian) |
(CNN Indonesia/Fajrian)