"Andi Taufan Garuda Putra sudah offside. Karena membuat surat dengan kop Sekretariat Kabinet kepada camat seluruh Indonesia, meminta dukungan kerja sama relawan desa PT Amartha melawan Covid-19," kata Alhabsyi dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya presiden perlu menegur dan meluruskan cara kerja stafnya. Jangan sampai ada tumpang tindah tugas, apalagi melakukan tindakan yang off side karena melampaui kewenangan yang dimiliki," tutur politikus yang akrab dipanggil Habib itu.
Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai perbuatan Andi merupakan benih penyalahgunaan wewenang.
"Perbuatan seperti ini bisa menjadi cikal dari abuse of power dan harus segera menerima konsekuensi etisnya. Publik layak mengontrolnya," tuturnya lewat keterangan tertulis, Selasa (14/4).
Hinca mempertanyakan apakah praktik semacam ini lumrah terjadi di Istana. Menurutnya, Presiden Jokowi perlu segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi kabar yang sudah viral di publik ini.
Sebelumnya, dalam surat berkop surat Setkab, Stafsus Andi Taufan Garuda Putra menyurati para camat untuk mendukung kegiatan relawan PT Amartha terkait kegiatan penanganan virus corona (Covid-19). Setelah ramai dikritik, ia meminta maaf dan mencabut surat itu.
"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," ujar Taufan dalam keterangan tertulisnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).
(dhf/arh)