Pemilihan Mitra Prakerja Pemerintah Dinilai Tak Transparan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Rachland Nashidik menilai pemerintah tidak transparan dalam menentukan delapan perusahaan rintisan (start-up) yang akan menjadi mitra program Kartu Prakerja.

Dia menilai tidak ada lelang atau sayembara yang jelas dibuka ke publik oleh pemerintah sebelum penentuannya.

"Jelas tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya," kata Rachland dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/4). "Semuanya tidak transparan," lanjutnya.

Pria yang juga politikus Partai Demokrat ini menyoroti jumlah uang yang digelontorkan pemerintah ke delapan mitranya. Yakni, total Rp5,6 triliun atau sekitar Rp700 miliar per perusahaan disiapkan pemerintah untuk Kartu Prakerja.

Lihat juga: PKS Sebut Pelatihan Online Kartu Prakerja Jokowi Tak Efektif

Selain itu, Rachland juga mengkritik penunjukkan Skill Academy by Ruangguru sebagai penyedia pelatihan online. Sebab salah satu pendiri perusahaan itu adalah Adamas Belva Syah Devara, Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah sangat percaya diri bahwa kekuasaannya mengatasi hukum. Apalagi tafsirnya bila duit negara bisa digelontorkan pada pihak pihak cuma berdasarkan kedekatannya dengan kekuasaan," tandasnya.

Rachland menduga pemerintah bertindak tidak transparan karena merasa dilindungi pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Aturan itu menyebut segala biaya yang dikeluarkan pemerintah merupakan upaya menyelamatkan ekonomi dan bukan kerugian negara. Pemerintah juga tidak bisa dituntut dalam penanganan Corona.

[Gambas:Video CNN]
Dia mengatakan kewenangan itu merupakan hak budget yang seharusnya dimiliki legislatif. Dengan aturan itu, kata Rachland, pemerintah bisa menentukan kebijakan tanpa harus berkonsultasi dengan DPR.

"Ini bukan saja merampas hak kontrol DPR, tapi secara substansial menempatkan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi sejajar dengan negara-negara totaliter atau fasistis yang tersisa di planet bumi," ucap Rachland.

Sebelumnya, pemerintah menunjuk delapan perusahaan sebagai mitra Kartu Prakerja. Mereka adalah Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.

Pemerintah menargetkan 5,6 juta orang menjadi penerima Kartu Prakerja. Mereka akan mendapatkan bantuan pelatihan Rp1 juta, penuntasan pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan 150 ribu untuk survei kebekerjaan.

Lihat juga: Pakar Sindir Platform Digital kala Corona: RI Tak Cuma DKI

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan program ini melibatkan pemerintah daerah dan Project Manager Officer (PMO).

Contoh PMO ini, katanya, adalah sejumlah perusahaan rintisan (start-up), seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com, Ruangguru. Namun, klaimnya, tidak ada aliran dana untuk pihak-pihak ini.

"Tapi mereka, platform ini tidak mendapat fee, mereka hanya bantu kurasi, tinggal kerja sama business to business ke penyedia pelatihan," katanya, Kamis (12/3).

(dhf/arh)