Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menyatakan total bantuan dana yang dialokasikan senilai Rp7,5 miliar untuk 30 ribu KK itu di luar data Terpadu Kesejahteraan Sosial (non-DTKS). Bantuan tersebut, lanjutnya, merupakan program jaring pengaman sosial (JPS) yang bersumber dari APBD Kota Depok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Idris memastikan pihaknya telah mengalokasikan total anggaran hingga Rp2,7 miliar untuk 924 Rukun Warga sebagai upaya memerangi Covid-19 lewat Kampung Siaga.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan telah mengalokasikan anggaran senilai Rp405,1 triliun untuk penanganan Covid-19 pada pekan lalu. Dari alokasi tersebut, dana sebesar Rp110 triliun akan diperuntukkan sebagai bantuan JPS untuk masyarakat kalangan bawah.
Jokowi menyebut ada empat jenis bantuan yang masuk kategori JPS, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), program kartu sembako, program kartu prakerja, dan tarif listrik.
Sementara keluarga yang terdampak secara ekonomi di luar atau non-DTKS seperti sopir ojek, pedagang kecil, atau masyarakat yang kehilangan penghasilan akibat virus corona. (thr/jal)