DPRD Jabar Minta Pelatihan Prakerja Diganti Bantuan Tunai

Bandung, CNN Indonesia -- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menilai pelatihan daring (online) paket kartu Prakerja layak dicoret, khususnya untuk wilayah provinsi itu.

"Saya menyampaikan gagasan agar ada modifikasi paket prakerja dari Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Koordinator Perekonomian untuk wilayah Jawa Barat," kata Hadi, Jumat (17/4) lalu.

Lihat juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 2 Dibuka Hari Ini

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar ini menyampaikan, saat ini para penganggur atau tunakarya yang disasar program tersebut, khususnya di Jawa Barat, dalam posisi kekurangan.

"Sehingga aset mereka, seperti smartphone, biasanya telah mereka gadaikan atau jual untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kalaupun tidak, mereka tak akan sanggup membeli pulsa yang cukup karena uang yang ada telah dialihkan untuk kebutuhan lainnya yang lebih prioritas," ujar Hadi.

Oleh karena itu, kata dia, program pelatihan daring yang dimasukkan ke dalam paket kartu prakerja tidak lagi efektif. Apalagi, pada masa penanganan pencegahan penyebaran Covid-19, banyak masyarakat yang ekonominya terdampak.

"Pemerintah Daerah Provinsi Jabar segera mengirimkan surat kepada presiden atau kementerian terkait. Tujuannya agar pelatihan online pada paket prakerja untuk Jawa Barat sementara dicoret dulu," ucapnya.

Adapun dananya, kata Gus Ahad, dialihkan kepada masyarakat lain yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Kita realistis aja. First thing first, yang paling penting sekarang harus kita utamakan terlebih dahulu," ujarnya.

Lihat juga: Pengusaha Usul BLT Gantikan Pelatihan Online Kartu Prakerja

Hadi menjelaskan, saat ini masyarakat butuh dana tunai agar bisa bertahan dalam menjalankan kehidupannya dan keluarganya masing-masing.

"Dengan adanya Rp1 juta yang seharusnya digunakan untuk pelatihan online, minimal bisa menyelamatkan dua keluarga apabila masing-masing mendapatkan Rp500 ribu," kata anggota DPRD Jabar dari Dapil Karawang-Purwakarta itu.

Hadi berharap masukannya itu bisa tersampaikan dan diapresiasi positif oleh para pengambil keputusan di tingkat pusat.

"Masukan ini juga membutuhkan dukungan masyarakat luas agar modifikasi program kartu prakerja untuk selama masa Covid-19 ini bisa direalisasikan," ujar politikus PKS tersebut.

Dirinya pun mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari anggota dewan di semua level, pimpinan daerah, hingga masyarakat sipil berbagai profesi dan masyarakat umum lainnya, bisa menyerukan modifikasi tersebut kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat.

"Semoga kita semua bisa bertindak cepat dan efektif untuk kemaslahatan seluruh warga Indonesia, khususnya di Jawa Barat," katanya.

Lihat juga: Politikus Demokrat: Program Kartu Prakerja Jokowi Mirip Kuis

Diketahui,Pemerintah membuka pendaftaran program kartu prakerja gelombang 2 pada hari ini, Senin (20/4). Pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00 WIB dan akan ditutup pada Kamis, 23 April, pukul 16.00 WIB.

"Gelombang 2 dibuka sejak Senin 20 April pukul 08.00 WIB sampai dengan Kamis, 23 April, pukul 16.00 WIB," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis.

Serupa dengan pada gelombang I, seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui laman https://www.prakerja.go.id/. Pemerintah juga tidak mengubah persyaratan pendaftaran pada gelombang II kartu prakerja.

Sebelumnya, pemerintah telah menyelesaikan pendaftaran gelombang I yang berlangsung sejak 11-16 April. Airlangga mengungkapkan jumlah peserta yang mendaftar mencapai 5,96 juta orang. Dari jumlah tersebut, yang lolos verifikasi melalui surel sebanyak 4,42 juta orang. Kemudian, jumlah pendaftar yang sudah diverifikasi berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) sebanyak 3,29 juta.

Pemerintah kemudian menetapkan jumlah peserta yang lolos untuk program kartu prakerja sejauh ini sebanyak 2,07 juta orang. Namun, baru 200 ribu orang yang bisa ikut pelatihan gelombang I.

Lihat juga: Serikat Buruh Minta WFH Dievaluasi Antisipasi PHK Massal

(hyg/kid)