Mufidayati mengatakan transparansi data dari pemerintah bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, data yang transparan juga bisa memacu kinerja pemerintah dalam menangani pandemi ini.
"Kita minta ada sinkronisasi data yang valid dan adanya transparansi dalam data. Supaya apa? Supaya kita bisa evaluasi secara sungguh-sungguh dan masyarakat awareness-nya (kesadaran) juga lebih tinggi," kata Mufidayati kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut anggota dewan Dapil DKI Jakarta II itu, jumlah pemakaman dengan prosedur operasional standar Covid-19 di TPU Pondok Rangon melebihi jumlah kematian yang dicatat pemerintah.
"Sudah melebihi angka yang diumumkan. Itu kan berarti ada perbedaan data. Kita enggak mungkin menutup mata bahwa ada jenazah-jenazah yang diproses pemakamannya dengan SOP Covid," tuturnya.
Sementara Indonesia baru melakukan tes kepada sekitar 47 ribu orang hingga Minggu (19/4). Mufidayati menyebut jumlah itu terlampau sedikit karena hanya 0,017 persen dari total penduduk Indonesia.
"Kita angkanya paling rendah dibanding negara-negara yang lain jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini memprihatinkan," tuturnya.
Sebelumnya, IDI menyatakan angka kematian akibat virus corona (Covid-19) di Indonesia melebihi angka 1.000 orang. IDI mengatakan selama ini kematian pasien dalam pengawasan (PDP) corona tidak dicatat. Padahal banyak PDP yang dinyatakan positif corona beberapa waktu setelah meninggal dunia.
Dalam catatan resmi pemerintah, hingga kemarin tercatat ada 582 orang meninggal dunia karena corona dari total 6.575 orang positif.
