Mahfud Tegaskan Perppu Corona Demi Stabilitas Sosial Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 dilakukan demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dari dampak pandemi virus corona (Covid-19).


"Perppu 1/2020 bertujuan menjaga rakyat dari keterpurukan sosial dan ekonomi karena Covid-19," kata Mahfud dikutip dari akun twitter resmi miliknya, Senin (20/4).

Lihat juga: Aroma BLBI dan Century di Balik Gugatan Perppu Corona Jokowi

Meskipun demikian, Mahfud menegaskan dirinya tak mempersoalkan kritik-kritik dari sejumlah kalangan atas Perppu tersebut. Tak ada satu pun pihak kata Mahfud yang melarang siapapun mengkritisi isi Perppu ini. 

"Tak ada yang melarang mengritisi isinya di DPR atau mengujinya dengan judicial review ke MK atas Perppu tersebut jika ada potensi dikorupsikan. Dari semuanya nanti bisa lahir keputusan yang baik bagi bangsa," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.


Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau yang kemudian disebut sebagai Perppu Corona ini menuai banyak kritik. Kritik tak hanya disampaikan masyarakat tetapi juga muncul di kalangan wakil rakyat yang duduk di Senayan.

[Gambas:Twitter]

Lihat juga: Amien Rais dan Din Gugat Pasal Impunitas Perppu Corona Jokowi

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyatakan Perppu Corona justru menunjukkan kepentingan oligarki dan menyabot UUD 1945.


"Kepentingan segelintir orang yang menggunakan kuasa pengaruhnya di Istana untuk mendikte kebijakan negara sesuai keinginan segelintir kaum oligarki,"  ujarnya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com Sabtu (18/4).

Pesan itu dikirim Masinton untuk memperjelas maksud dari kritik atas Perppu Corona yang ia buat via media sosial Twitter.


Selain itu, tercatat saat ini ada dua permohonan gugatan atas Perppu Corona di Mahkamah Konstitusi.

Pertama adalah MAKI dkk yang menggugat pasal 27 dalam Perppu Corona ke MK. Kemudian Amien Rais, Din Syamsuddin, dan 22 orang lain yang menggugat Pasal 27 serta sejumlah pasal lain dalam Perppu Corona itu ke MK.

Lihat juga: Masinton Ungkap Alasan Perppu Corona Kepentingan Oligarki

(tst/kid)