Doni: PSBB Belum Optimal Masih Banyak Kantor dan Pabrik Buka

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Gugus Tugas Percepetan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal Doni Monardo mengakui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah berjalan di DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya dalam mencegah penyebaran virus corona belum berjalan optimal.

"Sejak Keppres tentang PSBB yang dimulai di DKI maka kami dapat ambil beberapa data perkembangan. Ada yang positif, tapi masih ada yang belum optimal," kata Doni saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/4).

Lihat juga: Jokowi soal Data Corona: Tidak Ada Sejak Awal Kita Menutupi

Doni mengatakan penerapan PSBB belum berjalan optimal karena masih banyak kantor dan pabrik di luar usaha yang tetap beroperasi. Hal ini membuat pekerja kantor dan buruh pabrik masih beraktivitas.

"Yang belum optimal terkait kegiatan perkantoran dan juga kegiatan pekerjaan di pabrik, sehingga mengakibatkan sejumlah moda transportasi masih dipenuhi oleh warga masyarakat," ujarnya.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

Lihat juga: Bupati Bogor Minta DKI Tegas Sanksi Perusahaan Langgar PSBB

Meski begitu, jenderal TNI bintang tiga itu menyebut sudah ada kemajuan jika dibandingkan dengan minggu lalu. Salah satunya terjadi pengurangan jumlah penumpang di sejumlah halte, terminal, dan stasiun.

Ia menyebut yang menjadi masalah saat ini bukan pada transportasi, tetapi perkantoran yang belum menerapkan kebijakan kerja dari rumah.

"Ini yang harus diupayakan dari tingkat imbauan, teguran, peringatan, sampai akhirnya gugus tugas daerah bisa lebih tegas lagi sanksi ke perusahaan yang belum patuhi protokol kesehatan," kata Doni.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu lantas menyinggung soal permintaan sejumlah pihak untuk mengehentikan operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek selama masa PSBB.

Lihat juga: Jokowi Minta Pelaksanaan PSBB Corona Dievaluasi

Doni menyebut pemerintah pusat tak menghentikan operasi KRL selama PSBB lantaran tak sedikit tenaga medis dan tenaga kesahatan yang juga menjadi penumpang. Mereka memerlukan waktu cepat untuk sampai di tempat tujuan.

"Alasannya para pekerja yang sebagian besar mereka yang bekerja pada sektor-sektor yang memang tidak bisa ditinggalkan seperti petugas RS, pelayan fasilitas umum. Kalau mereka tidak berangkat kerja konsekuensinya dianggap bolos dan risiko potong honor, kurangi gaji, bahkan PHK," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya melakukan evaluasi penerapan PSBB di sejumlah wilayah. Ia ingin penerapan PSBB itu dievaluasi kelebihan dan kekurangannya untuk pelaksanaan yang lebih baik ke depan.

Penerapan PSBB telah berjalan di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota. Mulai dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat yang mencakup 10 kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian Kota Pekanbaru, Riau; Kota Tegal, Jawa Tengah; Kota Makassar, Sulawesi Selatan; Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Lihat juga: Selama Corona, Kemenag Jamin Tunjangan Guru Madrasah Non-PNS

Sejumlah kabupaten/kota juga telah mengajukan PSBB ke pemerintah yakni Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, namun masih menunggu persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Sesuai ketentuan, penerapan PSBB akan berjalan selama 14 hari dan dapat diperpanjang. Penerapan PSBB di Jakarta dan sejumlah wilayah sendiri masih diwarnai pelanggaran oleh warga. (tst/fra)