Demokrat: Jokowi Lambat Larang Mudik, Corona Sudah Menyebar
CNN Indonesia
Selasa, 21 Apr 2020 14:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) lambat memutuskan melarang mudik lebaran Idul Fitri 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Irwan mengaku sudah mendorong pemerintah melarang mudik sejak bulan lalu. Menurutnya, kelambatan Jokowi dalam mengambil keputusan membuat virus corona menyebar dari warga yang sudah mudik lebih awal.
"Saya apresiasi, walaupun dengan catatan sangat lambat respons Presiden ini, karena coronanya sudah keburu menyebar. Dari beberapa yang terbukti, masuk golongan mudik duluan," kata Irwan kepada wartawan, Selasa (21/4).
Berdasarkan catatan Pemprov DKI Jakarta, 58.801 orang telah meninggalkan Jakarta pada rentang 1-17 April 2020. Jumlah itu terdiri dari 23.557 orang penumpang bus AKAP dan 35.224 orang penumpang kereta.
Irwan pun meminta pemerintah serius menerapkan pelarangan mudik ini. Menurutnya, semua kekuatan harus dikerahkan untuk mengawasi lalu lintas di perbatasan laut, darat, dan udara selama kebijakan berlangsung.
Selain itu, ia juga berharap pemerintah satu kata dalam kebijakan ini. Politikus Demokrat itu meminta kebijakan yang tak kompak dalam penerapan PSBB jangan sampai terulang dalam larangan mudik ini.
"Pak Jokowi harus betul-betul memperlihatkan posisi beliau sebagai presiden dan ditindaklanjuti sampai bawah. Sehingga larangan presiden bisa membantu usaha pemerintah dalam memutus mata rantai covid," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga menyampaikan hal serupa. Dia menekankan keseriusan pemerintah dalam menerapkan larangan dan sanksi terkait mudik tahun ini.
"Tanpa ada tim yang mengawal, larangan ini akan ompong seperti apa yang terjadi dengan PSBB," kata Mardani dalam pesan singkat kepada wartawan, Selasa (21/4).
Mardani menilai langkah Jokowi terlambat. Sebab telah banyak pemudik yang malah menjadi penular virus corona di kampung halamannya masing-masing.
Terkait pelaksanaan larangan mudik, Mardani meminta pemerintah memerhatikan dampak terhadap warga. Ia menilai Jokowi dan jajarannya perlu menyiapkan insentif bagi orang yang tidak mudik beserta keluarganya.
"Biasanya yang mudik itu bawa bantuan untuk mereka yang di kampung. Pastikan bahwa ada bantuan yang diberikan dapat di-cover pemerintah," tuturnya.
Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah memutuskan larangan mudik dengan berbagai pertimbangan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Menurutnya, setiap keputusan harus diambil dengan cermat.
"Jadi tidak ujug-ujug bikin, harus secara matang, cermat," kata Luhut.
Jokowi akhirnya melarang mudik pada ramadan dan lebaran tahun ini untuk mencegah penyebaran virus corona. Larangan ini berlaku di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan zona merah penyebaran virus corona.
Mudik akan efektif dilarang mulai Jumat 24 April. Pemerintah baru akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang bersikeras mudik mulai Jumat 7 Mei 2020. Polisi pun akan menyekat sejumlah ruas jalan perbatasan DKI Jakarta. (dhf/fra)
[Gambas:Video CNN]
Irwan mengaku sudah mendorong pemerintah melarang mudik sejak bulan lalu. Menurutnya, kelambatan Jokowi dalam mengambil keputusan membuat virus corona menyebar dari warga yang sudah mudik lebih awal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irwan pun meminta pemerintah serius menerapkan pelarangan mudik ini. Menurutnya, semua kekuatan harus dikerahkan untuk mengawasi lalu lintas di perbatasan laut, darat, dan udara selama kebijakan berlangsung.
"Pak Jokowi harus betul-betul memperlihatkan posisi beliau sebagai presiden dan ditindaklanjuti sampai bawah. Sehingga larangan presiden bisa membantu usaha pemerintah dalam memutus mata rantai covid," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga menyampaikan hal serupa. Dia menekankan keseriusan pemerintah dalam menerapkan larangan dan sanksi terkait mudik tahun ini.
"Tanpa ada tim yang mengawal, larangan ini akan ompong seperti apa yang terjadi dengan PSBB," kata Mardani dalam pesan singkat kepada wartawan, Selasa (21/4).
Terkait pelaksanaan larangan mudik, Mardani meminta pemerintah memerhatikan dampak terhadap warga. Ia menilai Jokowi dan jajarannya perlu menyiapkan insentif bagi orang yang tidak mudik beserta keluarganya.
"Biasanya yang mudik itu bawa bantuan untuk mereka yang di kampung. Pastikan bahwa ada bantuan yang diberikan dapat di-cover pemerintah," tuturnya.
Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah memutuskan larangan mudik dengan berbagai pertimbangan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Menurutnya, setiap keputusan harus diambil dengan cermat.
"Jadi tidak ujug-ujug bikin, harus secara matang, cermat," kata Luhut.
Mudik akan efektif dilarang mulai Jumat 24 April. Pemerintah baru akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang bersikeras mudik mulai Jumat 7 Mei 2020. Polisi pun akan menyekat sejumlah ruas jalan perbatasan DKI Jakarta. (dhf/fra)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK