Cegah Tren Vonis Ringan, MA Bentuk Pedoman Pemidanaan Tipikor

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Agung (MA) mengaku sudah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pembentukan Pokja itu didukung tim peneliti dari MaPPI FHUI.

Pembentukan Pokja Pemidanaan Tipikor merupakan tindak lanjut dari permasalahan disparitas pemidanaan yang telah dibahas MA sejak tahun 1980-an.

Lihat juga: Harun Masiku Sempat Bawa Foto Megawati saat Temui Ketua KPU

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan Pokja dan Tim MaPPI FHUI sudah beberapa kali mengadakan pertemuan termasuk dengan pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Kementerian Hukum dan HAM.

"Pembahasannya saat ini sudah sampai pada tahap kesimpulan dan finalisasi Rancangan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi," ujar Andi melalui keterangan tertulis, Selasa (21/4).

"Dalam Pedoman Pemidanaan ini telah dipertimbangkan berbagai aspek pemidanaan, termasuk keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, serta peran dan kadar kesalahan Terdakwa," lanjutnya.

Sebelumnya, KPK mengharapkan MA agar dapat segera menerbitkan pedoman pemidanaan sebagai standar Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

Lihat juga: Hasto Akui Saeful Laporkan Lobi ke Wahyu Setiawan soal Harun

Hal itu disampaikan Pelaksana Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut rata-rata tren vonis koruptor masih rendah yakni 2 tahun 7 bulan.

"KPK berharap MA juga dapat menerbitkan pedoman pemidanaan sebagai standar Majelis Hakim di dalam memutus perkara tindak pidana korupsi," kata Ali.

Hasil pemantauan ICW menemukan vonis terhadap pelaku korupsi sepanjang 2019 masih tergolong ringan. Hasil ini didapat dari pencatatan setidaknya 1.019 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di berbagai tingkatan pengadilan.

Dari total kasus tersebut, terdapat 1.125 orang terdakwa. Rta-rata vonis sepanjang 2019 masih tergolong ringan.

"Merujuk pada Pasal 10 KUHP yang menyebutkan tentang pidana pokok (penjara dan denda), temuan ICW, rata-rata vonis penjara untuk koruptor hanya menyentuh angka 2 tahun tujuh bulan penjara saja," demikian rincian ICW melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (19/4).

Lihat juga: Tahanan Kasus Korupsi di Kejari Jaksel Positif Corona

(ryn/kid)