Meski Mudik Dilarang, KRL Tetap Operasi, Jalan Tol Dibatasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah memutuskan moda transportasi umum Kereta Rel Listrik (KRL) tetap beroperasi meski mudik akan dilarang. KRL akan tetap beroperasi untuk membantu masyarakat yang bekerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jabodetabek.

"Transportasi massal seperti KRL juga tetap akan jalan, untuk mempermudah tenaga kesehatan, cleaning service dan sebagainya, karena dari temuan kami banyak yang naik KRL bekerja di bidang tadi," kata Luhut usai mengikuti rapat terbatas dengan Jokowi, Jakarta, Selasa (21/4).

Luhut mengatakan mobilitas di jalan tol juga akan dibatasi kecuali kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan aktivitas perbankan. Luhut menyatakan bahwa langkah ini dilakukan pemerintah demi keberlangsungan hidup masyarakat.

"Jalan tol tidak pernah ditutup tapi dibatasi untuk kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan kesehatan, perbankan dan sebagainya. Kita masih buka itu, karena rakyat harus hidup," tutur Luhut.

Lihat juga: Mudik Dilarang, Tak Bisa Sembarangan Keluar Masuk Jabodetabek

Ihwal mudik, Luhut mengatakan pemerintah akhirnya menerbitkan larangan karena masih tergolong banyak kalangan yang berkeras ingin pulang ke kampung halaman. Dia merujuk dari survei yang dilakukan Kemenhub.

"Masih didapat 24 persen warga yg berkeras mudik. Kita sudah sosialisasi jangan mudik atau tidak anjurkan mudik. Namun dari hasil survei masih 24 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sebanyak 24 persen warga masih bersikeras untuk mudik lebaran ke kampung halaman di tengah pandemi virus corona. Data itu merupakan hasil survei dari Kementerian Perhubungan.

"Yang tetap masih bersikeras mudik 24 persen," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Antisipasi Mudik melalui siaran langsung akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (21/4).

Lihat juga: Pemerintah Bakal Sanksi Warga yang Nekat Mudik

Dalam survei itu, kata Jokowi, warga yang tak akan mudik pada lebaran tahun ini sebesar 68 persen. Sementara warga yang sudah lebih dahulu mudik sebanyak 7 persen.

"Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi," ujarnya. Jokowi tak menyebut berapa jumlah responden dan metodologi yang dipakai dalam survei Kemenhub tersebut.

Karena itu Jokowi memilih untuk melarang seluruh warga untuk mudik ke kampung halaman pada tahun ini. Larangan mudik juga diterapkan kepada para aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN.

Lihat juga: Mudik Dilarang, Polisi Akan Sekat Jalan Perbatasan Jakarta

(mts/bmw)