Pernyataan itu disampaikan Dede saat merespons pengunduran diri Adamas Syah Belva Delvara dari jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk diketahui, salah satu dari delapan perusahaan yang dilibatkan memberi pelatihan daring dalam program kartu prakerja adalah Ruangguru yang merupakan milik Adamas Belva Syah.
"Menurut saya mundurnya Belva ini bijak bagi Belva, tapi proyek tak boleh jalan terus," kata Ketua DPP Demokrat itu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dede mengatakan pemerintah seharusnya menggunakan mitra kerja selama ini yakni lembaga kursus pelatihan dan lembaga pendidikan keterampilan dalam melaksanakan program Kartu Prakerja. Menurutnya, mitra-mitra pemerintah itu telah bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan memiliki pengajar yang sesuai dengan dunia industri.
"Seharusnya gunakan mitra pemerintah selama ini yaitu lembaga kursus pelatihan dan lembaga pendidikan keterampilan yang sudah bersertifaksi BNSP berakreditasi dan pengajarnya yang sudah link and match dengan dunia industri," tuturnya.
"Anggaran Rp20 triliun daripda jadi pelatihan online berbiaya mendingan jadi kompensasi kerja. Bentuknya bisa paket belanja sembako di gerai yang ditunjuk penerintah," kata Dede.
"Saya yakin DPR akan setuju dengan sistem back up rakyat lewat konteks itu, jadi bukan prakerja tapi kompensasi kerja," imbuh Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut.
Belva yang juga CEO ruangguru tersebut mengaku telah membuat surat pengunduran dirinya sejak 15 April 2020, dan disampaikan kepada Jokowi dua hari kemudian.
"Telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020," ujar Belva kemarin.
Kartu Prakerja diketahui menuai kritik karena pelibatan sejumlah platform digital dalam pelaksanaannya. (mts/kid)