Ketua Buruh Sebut Jokowi Umumkan Sikap atas Omnibus Law Besok

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut Presiden Joko Widodo bakal menyampaikan sikapnya mengenai pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Andi mengutarakan itu usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4).

"Presiden akan menyampaikan langsung keputusan beliau mengenai Omnibus Law. Kita menunggu saja pengumuman yang mungkin langsung disampaikan presiden, kami tidak boleh bicara di sini," ujar Andi.

"Kemungkinan besok akan disampaikan mengenai Omnibus Law," tambahnya.

Andi enggan merinci lebih jauh apa sikap yang disampaikan Jokowi nanti mengenai RUU Omnibus Law yang ditolak berbagai elemen masyarakat. Andi hanya mengatakan bahwa para buruh telah menanti pengumuman itu.

Lihat juga: PSHK Desak Baleg DPR Batalkan Panja RUU Omnibus Law Ciptaker

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Andi mengaku telah menyampaikan sejumlah masukan tentang draf Omnibus Law Ciptaker. Ia meminta agar buruh dilibatkan lebih aktif dalam pembahasan draf tersebut.

Selama ini, menurut Andi, serikat buruh tegas menolak Omnibus Law Ciptaker karena lebih banyak memberikan dampak yang merugikan.

"Kita ingin serikat buruh bisa dilibatkan secara lebih aktif dalam pembahasan dan tadi presiden mendengar dengan sangat-sangat baik," ucap Andi.

Sementara terkait rencana aksi demo buruh 30 April mendatang, Andi mengatakan, pihaknya bersama sejumlah pimpinan organisasi buruh lain akan menunggu terlebih dulu pernyataan Jokowi soal Omnibus Law tersebut. Setelah itu ia baru akan memutuskan untuk melanjutkan aksi demo atau tidak.

"Kita menunggu pengumuman presiden dulu. Kami sudah mengerti apa yang akan disampaikan tapi biar presiden yang akan menyampaikan," katanya.

Lihat juga: PKS: Panja Omnibus Law Ciptaker Tak Peduli Nyawa Rakyat

Presiden (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut Presiden Jokowi bakal mengumumkan sikap mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam waktu dekat (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Lihat juga: Demokrat Tarik Diri dari Pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker

Andi mengklaim, pengumuman itu sangat ditunggu-tunggu jutaan buruh di Indonesia khususnya mengenai sikap pemerintah terhadap Omnibus Law. Di sisi lain, ia juga mempertimbangkan anjuran pemerintah soal social distancing jika akan menggelar demo buruh selama pandemi virus corona covid-19.

"Sedang dibahas betul oleh kami semua pimpinan buruh mengenai risiko tertularnya penyakit corona. Ini menjadi bahasan bagaimana teknisnya," tutur Andi.

Selain Andi, Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban juga ikut dalam pertemuan yang digelar tertutup dengan Jokowi itu.

RUU Omnibus Law Ciptaker diketahui merupakan undang-undang yang akan meringkas 1.244 pasal dari 79 undang-undang. RUU ini merupakan usulan Jokowi untuk menarik investasi asing.

Lihat juga: DPR Persilakan Pemerintah Tarik Draf Omnibus Law Ciptaker

Dalam perjalanannya, RUU ini memicu penolakan publik. Serikat buruh menjadi pihak yang paling lantang menolak karena merasa dirugikan dengan pasal-pasal di RUU itu. Mereka juga tidak dilibatkan selama perumusan.

DPR dan pemerintah juga kukuh melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di masa wabah virus corona. Belakangan, DPR mempersilakan pemerintah menarik draf yang telah diserahkan untuk dibahas bersama. (psp/bmw)