Puan Minta Pembahasan Ketenagakerjaan di Omnibus Law Ditunda

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menunda pembahasan pasal-pasal pada klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

"Pada kesempatan kali ini atas nama ketua dan pimpinan DPR, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan, kami meminta kepada Baleg DPR untuk menunda pembahasannya," ujar Puan usai menyerahkan bantuan sembako bagi warga sekitar Kompleks Parlemen dan karyawan DPR RI di Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (23/4).

Lihat juga: DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja hingga Pekan Depan

Dia menerangkan penundaan pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaaan di RUU Omnibus Law Cipta Kerja perlu dilakukan karena semua pihak sedang fokus pada penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Selain itu, penundaan juga perlu dilakukan agar DPR menerima masukan masyarakat terutama serikat pekerja lebih dahulu.

"Kami minta Baleg tidak membahas dahulu materi-materi pada klaster ketenagakerjaan sehingga bisa menunggu aspirasi atau berdiskusi dengan masyarakat terkait dengan klaster ketenagakerjaan," ujar Ketua DPP PDIP itu.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya mempertimbangkan penghapusan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memicu penolakan besar-besaran dari serikat pekerja.

Lihat juga: DPR Tunggu Pemerintah untuk Tunda Bahas RUU Ciptaker

Massa buruh saat turun aksi May Day di Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Untuk klaster tenaga kerja, prinsipnya saya sebagai ketua panja akan mengusulkan kepada pemerintah supaya itu kita tunda sampai waktu yang memungkinkan untuk bisa berdialog dengan teman-teman serikat pekerja dan buruh," ucap Supratman kepada wartawan.

Baleg DPR menunda rapat dengar pendapat umum (RDPU) pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja hingga pekan depan, Senin (27/4). Penundaan ini dilakukan untuk kesekian kali. Semula, RDPU dijadwalkan berlangsung pada Rabu (22/4). Kemudian diundur pada Kamis (23/4).

Namun hingga hari ini, Baleg DPR RI belum menggelar rapat tersebut. Alhasil RDPU kembali diundur.

"Diundur Senin. Narsumnya masih belum konfirmasi," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com.

Kelompok buruh telah meminta Presiden Joko Widodo segera menarik Omnibus Law RUU Ciptaker dari DPR agar jutaan buruh tak perlu melakukan unjuk rasa di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Lihat juga: Buruh ke Jokowi: Tarik RUU Ciptaker dari DPR Sebelum 30 April

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita menyampaikan langsung permintaan itu dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (22/4). Ia mengingatkan Jokowi bahwa jutaan buruh akan demonstrasi saat Hari Buruh mendatang jika pembahasan RUU itu tetap berjalan.

"Saya bilang, 'Pak, kalau bisa jangan sampai tanggal 30 (menarik RUU Ciptaker). Karena kalau sampai turun, hati kecil kami juga tidak mau turun massa ini, kita enggak mau membahayakan'," kata Elly saat dihubungi CNNIndonesia.com. (mts/pmg)