Bansos Terkendala, KSP Sebut Pendataan Tanggung Jawab Pemda

Jakarta, CNN Indonesia -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan bahwa pendataan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Penyaluran bansos ini diketahui menuai permasalahan di lapangan karena terdapat perbedaan antara warga yang didata dengan yang menerima.

"Data itu semuanya datang dari bawah mulai RT, RW, lurah, camat, sampai pemprov atau pemkab, dalam hal ini Dinsos. Jadi pendataan itu memang tanggung jawab pemda supaya data itu betul-betul by name, by address, tidak meleset," ujar Donny kepada wartawan, Jumat (24/4).

Lihat juga: Warga Tolak Bansos, Ridwan Kamil Bakal Evaluasi Penyaluran

Jika memang ada kesalahan data, Donny menuturkan, pemda bertanggung jawab untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Menurutnya, seluruh aparat pemda mulai dari tingkatan bawah juga harus mengoreksi untuk memastikan bansos yang disalurkan tepat sasaran.

"Bila masih ada kesalahan, kekeliruan ya harus segera dikoreksi. Semuanya aparat pemda di bawah harus bekerja keras memastikan semua itu," katanya.

Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menyalurkan bansos bagi warga terdampak covid-19. Namun proses penyaluran bantuan itu disebut banyak mengalami kendala di lapangan.

Salah satunya di Jakarta. Proses pendataan bansos dikritik karena tak sesuai dengan penerimanya. Terdapat anggota DPRD DKI Jakarta yang masuk dalam daftar penerima bansos. Sementara di provinsi lain seperti Jawa Barat juga terdapat perbedaan jumlah warga yang didata dengan yang menerima.

Lihat juga: Viral Kakak-Beradik Difabel Kelaparan, Pemda Bantah Tak Urus

Muhadjir Bentuk Tim

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan membentuk Tim Gabungan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bansos dari Pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Muhadjir mengatakan hal ini dilakukan karena penyaluran bansos oleh pemerintah memerlukan pengawalan dan pemantauan yang sistematis untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran.

"Sebagaimana arahan presiden, operasi penyaluran sembako harus benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan kebutuhan dasar sehari-hari," kata Muhadjir melalui rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (24/4).

Lihat juga: DPRD DKI Minta Anies Segera Perbarui Data Penerima Bansos

Dia juga meminta agar pihak Kementerian Sosial bersedia memberikan laporan secara periodik berkaitan dengan penyaluran bansos. Laporan itu diserahkan kepada pihaknya guna melihat sejauh mana bansos betul-betul sampai orang yang membutuhkan.

"Saya minta agar mendapatkan laporan periodik dari Kemensos atas penyalurannya," kata dia.

Dia menjelaskan Kemensos sejauh ini telah menyampaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) non-penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sembako kepada pemerintah daerah.

Infografis Banjir Bansos di era Jokowi. (CNN Indonesia/Fajrian)

Selanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan pengecekan ulang ke lapangan untuk memastikan data benar maupun ada perbaikan atau tambahan.

Hasil pengecekan ini nantinya akan dikembalikan ke Kemensos secara online melalui SIKS-NG dengan disertai surat pengesahan yang ditandatangani pimpinan daerah. Selain itu, jika ada tambahan data di luar DTKS, maka pemerintah daerah menyampaikan data tersebut kepada Kemensos disertai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

Lihat juga: Viral Warga Tolak Bansos, Wali Kota Oded Klaim Banyak Pintu

Muhadjir sendiri mengatakan momentum wabah corona ini bisa digunakan sebagai upaya perbaikan data penerima banguan dari pemerintah.

"Sekaligus kita manfaatkan momen ini untuk updating DTKS guna penyaluran program bansos di masa mendatang," kata dia.

Pemerintah pusat melalui Kemensos telah menyalurkam dua jenis bantuan sosial per pekan ini kepada masyarakat rentan yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19.

Bantuan pertama adalah bantuan sosial khusus berupa paket sembako senilai Rp600 ribu yang diberikan dua kali per bulan yakni senilai Rp300 ribu kepada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI Jakarta dan 600 ribu kelompok penerima manafaat di Bodetabek.

Bantuan kedua adalah Bansos Tunai (BST) sebesar Rp600 ribu per KPM yang disalurkan kepada 9 juta KPM di luar penerima PKH dan Bansos Sembako di 33 Provinsi. Kedua bansos akan disalurkan selama 3 bulan, pada April hingga Juni 2020. (psp/tst/pmg)