Distribusi Bansos Bermasalah, Mensos Serahkan ke Pemda

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan, distribusi bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak covid-19 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini terkait distribusi bansos yang dinilai belum merata bagi warga.

"Mekanisme pendataan atau alokasi per kelurahan/desa diserahkan full ke daerah. Kita tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau," ujar Juliari melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (27/4).

Juliari tak menampik bansos dari pemerintah tak semuanya dapat disalurkan ke warga. Menurutnya, pihak yang paling mengetahui pendataan warga itu adalah pemda.

Juliari meminta agar pemda hingga tingkat Kepala Desa atau RW dapat menyelesaikan secara kekeluargaan pembagian bansos itu dengan warga.

"Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silakan pemda atur. Dibicarakan antarwarga, dipimpin Ketua RW atau kepala desa bisa kok," katanya.

Lihat juga: Netizen Respons Penanganan Covid-19 Pemerintahan Jokowi

"Rakyat kita kan punya semangat gotong royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, kasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan kekeluargaan di level warga. Adat kita seperti itu," lanjut Juliari.

Pemerintah pusat melalui Kemensos sebelumnya telah menyalurkan dua jenis bansos kepada masyarakat rentan yang ekonominya terdampak pandemi covid-19.

Bantuan pertama adalah bansos khusus berupa paket sembako senilai Rp600 ribu yang diberikan dua kali per bulan yakni senilai Rp300 ribu kepada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI Jakarta dan 600 ribu kelompok penerima manfaat di Bodetabek.

Lihat juga: Kapolri Minta Tiap Polres Sediakan 10 Ton Beras

Bantuan kedua adalah Bansos Tunai (BST) sebesar Rp600 ribu per KPM yang disalurkan kepada 9 juta KPM di luar penerima PKH dan Bansos Sembako di 33 Provinsi. Kedua bansos akan disalurkan selama 3 bulan, pada April hingga Juni 2020.Namun proses distribusi bantuan itu disebut banyak mengalami kendala di lapangan.

Salah satunya di Jakarta. Proses pendataan bansos dikritik karena tak sesuai dengan penerimanya. Terdapat anggota DPRD DKI Jakarta yang masuk dalam daftar penerima bansos. Sementara di provinsi lain seperti Jawa Barat juga terdapat perbedaan jumlah warga yang didata dengan yang menerima.

Di sisi lain, Menko PMK Muhadjir Effendy juga telah membentuk tim gabungan untuk mengevaluasi penyaluran bansos dari pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan penerima bansos tepat sasaran. (ain/psp/ain)