Data Penerima Kacau, Kades di Sukabumi Minta RK Tunda Bansos

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah kepala desa di Kabupaten Sukabumi meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak virus corona (Covid-19). Para kepala desa memandang data penerima bansos masih banyak yang keliru.

"Intinya kami minta menunda pelaksanaan pembagian bansos sampai ada data yang valid," ujar Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, Tutang Setiawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Tutang, selain sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, juga menjabat sebagai Kepala Desa Nagrak Selatan, Sukabumi.

Lihat juga: 951 Orang di Jabar Positif Corona: 96 Sembuh dan 78 Meninggal

Menurutnya dalam data yang diberikan Pemprov Jabar, ada beberapa kepala keluarga yang dinilai mampu dan tidak berhak menerima bantuan sosial padahal sesungguhnya membutuhkan. 

Sementara ada nama beberapa perangkat desa yang tidak berhak menerima bantuan sosial namun tercantum sebagai penerima dalam data milik Pemprov Jabar.

Tutang memberi contoh data di Desa Nagrak Selatan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Ketua RT dan RW setempat tercantum sebagai penerima bansos.

"Bukan menolak bantuannya, tapi menolak pendataannya yang tidak relevan," ujar Tutang.

Lihat juga: Satu Keluarga di Cileungsi Positif Terinfeksi Virus Corona

Sementara itu, Kepala Desa Babakanpari, Sukabumi, Iwan Gunawan mengaku sedang melakukan pendataan ulang terhadap warganya yang berhak menerima bantuan sosial.

"Saat ini sedang kami lakukan pendataan supaya bantuannya tepat sasaran," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi menyampaikan penolakan untuk mendistribusikan bansos dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Mereka ingin bansos terkait virus corona itu ditunda hingga ada data penerimaan yang benar. Menurut mereka, data penerima masih banyak yang keliru.

Para kepala desa menyampaikan penolakannya lewat sebuah video yang kini sudah beredar di media sosial sejak Selasa (28/4).

Lihat juga: Target Pemerintah: Juni Angka Corona Turun, Juli Hidup Normal

(mln/bmw)