Anggota DPR Boleh Pakai Dana Reses untuk Bagi-bagi Sembako

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR RI RI Azis Syamsuddin mengatakan bahwa anggaran reses anggota DPR RI dan Sosialisasi Empat Pilar MPR bisa dialihkan untuk membeli sembilan bahan pokok (sembako) yang kemudian dibagikan ke masyarakat terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Ia berkata bahwa rencana pengalihan anggaran reses untuk pembelian sembako masyarakat ini telah dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Berkenaan dengan memasuki masa reses tentang laporan pertanggungjawaban dalam masa kunjungan kerja, telah kami diskusikan dengan BPK bahwa untuk dapil Bapak dan Ibu dan soal sosialiasi empat pilar bisa digantikan dengan pembelian sembako di dapil masing-masing," kata Azis dalam Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (5/5).

Azis menyampaikan bahwa setiap anggota dewan harus membuat laporan pertanggungjawaban terkait pengalihan anggaran reses anggota DPR RI dan Sosialisasi Empat Pilar MPR untuk pembelian sembako masyarakat terdampak pandemi virus corona ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Lihat juga: Update Corona Jakarta 5 Mei: 4.641 Positif, 711 Sembuh

Ia meminta agar laporan tersebut dilengkapi dengan foto dan pemberitaan bila memungkinkan.

Meski begitu, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, setiap anggota dewan tidak wajib dalam acara penyerahan sembako tersebut ke masyarakat. Para anggota dewan diperbolehkan hanya mengerahkan timnya untuk membagikan sembako di masing-masing daerah pemilihan.

Lihat juga: DPRD DKI Realokasi Rp256,5 M Buat Bantu Penanganan Corona

"Apakah bapak ibu wajib hadir fisik? Tidak, bapak (dan) ibu bisa diwakili tim di daerah pemilihannya untuk menyerahkan bantuan, yang penting bantuan itu terdokumentasi untuk kemudian dilaporkan ke dalam laporan bapak (dan) ibu setelah melakukan kunjungan," tutur Azis.

Untuk diketahui, DPR akan memasuki masa reses pada 21 Mei hingga 12 Juni 2020 mendatang. Reses adalah masa tatkala anggota DPR RI melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR, seperti melakukan kunjungan kerja, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. (ain/mts/ain)