Polisi soal Harapan Anies: Yang Mau Periksa Pendatang Siapa?

Jakarta, CNN Indonesia -- Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebut ada permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar polisi mempersulit pendatang masuk ke ibu kota usai lebaran.

"Ada satu lagi statement Pak Anies bahwa orang setelah mudik masuk Jakarta akan dipersulit, pertanyaan saya yang mau periksa mereka siapa?" ucap Yogo dalam diskusi Daring yang digelar Institut Studi Transportasi (Instran), Rabu (6/5).

Lihat juga: Transmisi Lokal Corona Terus Bertambah, Kini di 86 Daerah

Menurutnya, permintaan dari Gubernur itu menambah beban pekerjaan polisi dalam membatasi pergerakan kendaraan selama pandemi Covid-19. Apalagi, selama ini Dirlantas Polda Metro Jaya bekerja tanpa insentif dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Anggota saya 24 jam setetes pun anggaran dari pemerintah enggak ada, apalagi kamu disuruh nyekat balik berarti kami harus main dua, menyekat larangan mudik kemudian menyekat juga orang masuk ke Jakarta," tuturnya.

"Apakah Pemda DKI mau membiayai anggaran ini atau kami harus menggunakan anggaran Polri lagi? Kami sisihkan yang sekarang sudah refocusing anggaran. Anggota kita pun kita pakai anggaran sendiri," imbuhnya.

Dirlantas Polda Metro Jaya sendiri telah membangun 33 checkpoint Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memantau pergerakan kendaraan yang hendak meninggalkan Jabodetabek.

Lihat juga: Muhadjir Minta Anies dan Mensos Benahi Data Bansos Jakarta

Para petugas Dirlantas, kata Yogo, bekerja 24 jam untuk memastikan tak ada pelanggaran PSBB.

Data Dirlantas Polda Metro Jaya hingga 5 Mei 2020, sudah ada 12.000 lebih kendaraan yang nekat mudik di tengah pandemi. Mereka telah diminta memutar arah dan kembali ke tempatnya masing-masing.

"Di Cikarang Barat 4.200 di Bitung 3.400 dan di Arteri ada 4.800-an dari 12 ribu kendaraan tersebut, 4.200-nya adalah kendaraan umum, termasuk roda dua itu 1.637," urainya.

Adapun sanksi berupa teguran dalam rangka pelaksanaan PSBB telah diberlakukan Dirlantas Polda Metro Jaya terhadap 42.529 pelangggar di Jabodetabek.

Lihat juga: PKS Kritik Menko Polhukam-Menhub soal Relaksasi PSBB Corona

Sebanyak 27.346 pelanggaran di antaranya berada di wilayah DKI Jakarta dengan pelanggaran terbesar adalah abai menggunakan masker sebanyak 14 ribu teguran.

"Sementara wilayah penyangga 15.181 dengan pelanggaran terbesarnya sama, yaitu kewajiban penggunaan masker. Total ada 42 ribu lebih blanko teguran yang kami keluarkan," tutur Yogo. (hrf/wis)