Gubernur Sultra Minta Publik Tak Persoalkan Foto di Bansos

Kendari, CNN Indonesia -- Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menanggapi mantan pimpinan KPK Laode M Syarif ihwal bantuan sosial yang diberikan warga terdampak virus corona (Covid-19). Laode mengkritik lantaran ada foto Ali Mazi dalam bungkusan bansos.

Ali menganggap foto dirinya dalam karung bansos yang diberikan kepada warga adalah hal yang wajar. Dia justru bertanya balik foto siapa yang lebih baik dipasang.

"Terus mau pakai foto apa? Kan ada logo pemprovnya di belakang. Kau sudah lihat karungnya? Kau pergi foto," kata Ali Mazi saat ditanya wartawan, Rabu (6/5).

Lihat juga: Pasien dari Klaster Gowa Bertambah, Jambi Tambah RS Rujukan

Ia menyatakan bahwa logistik yang dikumpulkan di merupakan bantuan dari masyarakat Sultra, bukan dari pemerintah pusat. Ihwal siapa yang menyablon bungkusan bansos dengan foto dirinya, Ali Mazi enggan menjawab tegas.

"Tanya saja siapa yang sablon. Saya tidak tahu (sumbernya), dari langit kali, yang jelas kita laksanakan tidak ada kesalahan dan jalankan secara transparan," kata Ali Mazi.

"Masa kau tanya saya. Untuk apa? Publik untuk apa tahu? Mau tahu sembakonya atau masalahnya," tambahnya.

Lihat juga: Eks Pimpinan KPK Kritik Bansos Corona Tertera Gubernur Sultra

Ali Mazi menganggap publik mestinya tidak mempersoalkan hal itu. Dia mengklaim tidak punya kepentingan politik di masa selanjutnya dengan memasang foto diri di bingkisan bansos.

Dia juga mengatakan bahwa bantuan dari Pemprov Sultra sama dengan bantuan yang diberikan Presiden Joko Widodo. Persamaannya yakni ada identitas pemberi bantuan.

"Ini bukan cari popularitas, ini kita membuat tanda bahwa ini bantuannya dari pemerintah," jelasnya.
[Gambas:Twitter]
Sumber Logistik Tak Jelas

Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, logistik yang dikumpul di Rumah Jabatan Gubernur Sultra berasal sumbangan dari warga Sultra dan beberapa perusahaan tambang. Namun, hal itu tidak diamini Pemprov Sultra.

"Saya bilang jangan persoalkan hal yang tidak penting. Kita ini mau bicara penanganan corona," kata Ali Mazi.

Lihat juga: Transmisi Lokal Corona Terus Bertambah, Kini di 86 Daerah

Direktur Pusat Advokasi dan Pemantauan Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sultra Kisran Makati menilai Pemprov Sultra perlu menjelaskan rinci jumlah dan sumber bantuan. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan anggaran bencana atau markup.

"Harus jelas datanya sumber bantuan itu dari mana saja. Jangan sampai, logistik dari warga lalu diklaim bantuan pemerintah yang juga dialokasikan dalam APBD. Ini harus dipisahkan," kata Kisran.

Sebelumnya, Pemprov Sultra dan DPRD menyepakati anggaran refocusing penanganan corona lewat APBD sebesar Rp 400 miliar. Anggaran itu dialokasikan untuk belanja alat pelindung diri (APD), fasilitas kesehatan dan logistik sebagai jaring pengaman di tengah pandemi.

"Tapi kalau dicampur aduk ini bahaya. Tidak ditahu berapa jumlah logistik yang dibiayai APBD dan sumbangan dari perusahaan atau perorangan," kata Kisran.

Lihat juga: Pasien Covid-19 Klaster Ijtima Gowa Tulari Keluarga di Sultra

Kisran mengatakan bahwa anggaran bencana kadang disalahgunakan oleh pemerintah. Untuk itu, publik perlu mengawasi dan aparat penegak hukum harus jeli melhat fenomena ini.

"Kita ingin penggunaan anggaran rakyat itu tidak dikorupsi. Pemerintah harus menjelaskan, dari mana sumber pembiayaan sablon dan karungnya. Sebab, gubernur mengklaim bahwa itu bantuan pemerintah. Kalau dari APBD, harus dijelaskan berapa dialokasikan untuk pengadaan karung dan sablonnya," jelasnya.

(pnd/bmw)