DPRD DKI: Terpenting Bansos Jakarta Tahap Dua Jangan Molor

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan bantuan sosial (bansos) tahap kedua agar terlaksana lebih baik dari tahap pertama.

Mujiyono mengakui perlu ada evaluasi terkait sorotan dari tiga menteri yakni, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Juliari Batubara dan Menko PMK Muhadjir Effendy terhadap penyelenggaraan bansos oleh pemprov.

"Minimal yang sekarang jangan molor waktunya. Urusan perut kan enggak bisa nunda. Nanti kisruh, kriminal deh," kata Mujiyono pada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (7/5).

Selain itu, kata dia, sorotan baik dari Juliari maupun Muhadjir terkait data penerima bansos memang perlu diluruskan. Dia menjelaskan total ada sebanyak 3,7 kepala keluarga (KK) yang jadi sasaran bansos.

Lihat juga: DPRD Sebut Utang Pusat ke Pemprov Bikin Bansos DKI Terkendala

Dari 3,7 juta KK itu, kata dia, sebanyak 1,1 juta KK adalah pihak yang sudah biasa menerima bantuan pemprov. Ini terdiri dari penerima BPJS kelas III, penerima KJP, PKH, juga lansia. Mujiyono berkata jumlah ini adalah jumlah sebelum ada pandemi virus corona.

Kemudian timbul pandemi sehingga kelompok rentan miskin jadi bertambah sebanyak 2,6 juta KK. Kelompok rentan miskin memiliki kategori korban PHK, dirumahkan tanpa pesangon, bekerja dengan gaji separuh, usaha bangkrut, usaha tetapi omzet menurun, juga ojek daring yang terkena aturan PSBB (tidak boleh mengangkut orang).

"Kesepakatannya antara pempus dan pemprov 1,1 juta ditanggung pemprov lalu 2,6 juta ditanggung pempus. Nah ini kan 3,7 juta orang yang berbeda. Tapi pemprov DKI Jakarta datanya itu baru ada 1,1 juta, akhirnya data itu yang diserahkan, bukan data update yang sekarang," jelas dia.

Tak heran, kata Mujiyono, saat pembagian ada yang mendapat bansos baik dari pemprov maupun dari pempus. Sedangkan yang rentan miskin hanya gigit jari.

Lihat juga: PDIP soal Tiga Menteri Sentil Bansos DKI: Anies Kelabakan

Dia pun melihat ada inisiatif RT maupun RW di beberapa wilayah untuk membagi dua bansos yang diterima. Dia memberikan contoh ada kelompok A di satu RT sudah mendapat bansos pemprov, saat bansos kedua turun dari pempus maka dilakukan penyesuaian.

Di sisi lain, Mujiyono juga menyoroti pemberlakuan PSBB pertama pada 10-24 April 2020, tetapi SK Gubernur tentang bansos baru diteken pada 16 April 2020. Isinya daftar penerima berlaku surut karena dibagi sejak 9 April 2020.

"Intinya, bansos tahap pertama DKI Jakarta enggak siap distribusi, penjadwalan juga. Pak Mensos benar adanya," ujar Mujiyono.

Sementara itu rencana pemberian bansos 7-10 hari sebelum Lebaran dirasa terlalu lama. Dia membayangkan beras 5 liter sudah habis di 25 April 2020 dan orang harus menunggu hingga jelang Lebaran untuk mengisi perut.

Sebelum PSBB, Mujiyono sempat menyinggung ada beberapa catatan penting sebelum pemberlakuan PSBB. Catatan ini berguna untuk menghindarkan pemerintah dari masalah baru. Dua di antaranya adalah database yang benar dan prioritas. Dan kini yang terjadi, timbul masalah baru karena keduanya tidak disiapkan dengan baik.

"Harus diselesaikan secara bertahap," katanya. (ain/els/ain)