Gelagat Ridwan Kamil Tuntut Pemerintah Pusat soal Bansos

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah hal yang ditujukan kepada pemerintah pusat mengenai bantuan sosial (bansos) kepada warganya yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Dia merasa ada yang perlu dibenahi agar penyaluran bansos berjalan optimal di daerah, termasuk Jawa Barat.

Ridwan atau yang akrab disapa Emil mengatakan sejauh ini ada tiga lembaga yang memiliki data penerima bansos. Akibatnya, kata Emil, data tersebut tidak sinkron satu sama lain.

"BPS (Badan Pusat Statistik) punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri," kata Emil di Bandung, mengutip Antara, Kamis (7/5).

Lihat juga: Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos

Emil mengatakan hal itu berakibat data warga penerima bansos menjadi tidak padu. Terlebih, pemerintah daerah juga memiliki data penerima bansos yang belum tentu sama dengan milik 3 lembaga negara tersebut.

"Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah," ujarnya.

Emil kemudian meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 38 juta warganya di Jawa Barat. Jumlah itu setara dua per tiga dari total 50 juta warga Jawa Barat.

Lihat juga: Update Corona Jabar 7 Mei: 1.381 Positif, 182 Orang Sembuh

Menurutnya, bantuan yang sebelumnya diberikan kepada 9,4 juta masih kurang. Masih banyak warga Jawa Barat yang membutuhkan bantuan akibat pandemi virus corona.

"Jadi, bapak dan ibu, 2/3 rakyat Jawa Barat hari ini meminta tanggungan dari negara. Dari 9,4 juta jiwa sekarang lompat menjadi 38 juta jiwa," tuturnya saat menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/5).

Emil melihat ada ketidakadilan ihwal dalam pemberian anggaran oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurutnya, sejauh ini Pemda Jabar tidak mendapat anggaran dengan nominal yang sesuai jika dilihat dari jumlah penduduk, bukan jumlah wilayah.

Lihat juga: Pemprov Jabar Akan Gencarkan Tes PCR di Seluruh Wilayah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat tak hanya memberikan bansos kepada 9,4 juta, tetapi 38 juta warganya (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Lihat juga: Sumbangan Gaji ASN Jabar Terkait Corona Capai Rp6 Miliar

Emil menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang besar, namun anggaran yang diberikan pemerintah pusat lebih sedikit dibanding provinsi lain yang penduduknya lebih sedikit. Contohnya dana desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desa, bukan jumlah penduduk.

"Jadi, ada ketidakadilan fiskal. Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat Covid-19," kata Emil.

"Anggaran sedikit penduduk kita banyak, sementara provinsi lain penduduknya sedikit anggarannya lebih banyak, maka menolong orangnya akan lebih berkualitas," ucapnya.

Masih di kesempatan yang sama, Emil turut mengungkit soal pembagian sembilan jenis bantuan kepada masyarakat. Emil mengatakan masyarakat berpotensi menjadi bingung. Bahkan ada potensi terjadi kekacauan.

Lihat juga: PSBB Jabar, Polisi Jaga Ketat Jalur Pantura Cirebon

Diketahui, ada sembilan jenis bantuan yang diberikan kepada warga Jabar, yakni bantuan untuk korban PHK, Kartu Sembako, Bansos Presiden Bodebek, Kartu Prakerja, Dana Desa, Bansos Tunai, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota dan Bantuan Makan atau Nasi Bungkus.

Menurut Emil, masyarakat akan bingung karena bantuan tidak datang secara bersamaan. Sementara pihak yang akan menjadi bulan-bulanan warga yang kecewa adalah Pemprov Jabar.

"Mereka (masyarakat) mengira bantuan itu satu pintu, padahal tanggung jawab kita cuma satu (Bantuan Pemprov Jabar), kepala desa protes ke kami, masalah ketidakadilan ini dampak dari tidak akuratnya data," kata Emil.

Lihat juga: Ridwan Kamil Minta Pusat Beri Bantuan 38 Juta Warga Jabar

(bmw)