KPA Minta Jokowi Tak Serampangan Cetak Sawah Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak serampangan menjalankan program cetak sawah baru untuk mencegah krisis pangan akibat pandemi virus corona (Covid-19).

"Termasuk tidak [boleh] ada motif tersembunyi. Misalnya untuk menyelamatkan perusahaan kontraktor. Tentunya kita berharap Jokowi tidak serampangan menggagas program cetak sawah baru," kata Dewi dalam diskusi lewat konferensi video, Jumat (8/5).

Lihat juga: Lokasi Program Cetak Sawah Jokowi Bisa Rusak Ekosistem

Dewi juga mewanti-wanti agar program cetak sawah ala Jokowi ini justru memunculkan konflik agraria baru. Ia mengatakan pada proyek cetak sawah sebelumnya banyak lahan masyarakat adat yang diserobot negara.

Selain itu, kata Dewi, proyek cetak lahan persawahan baru juga kerap melibatkan para anggota TNI. Ia ingin Jokowi melibatkan petani aktif dalam program tersebut.

"Kalau program dilakukan untuk menjawab defisit pangan. Jangan panen problem baru, yaitu konflik agraria," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia, Laksmi Savitri mengatakan program cetak sawah yang digagas Jokowi bisa mengundang broker atau calo tanah dalam memudahkan pelepasan tanah warga setempat.

"Broker bisa muncul dimana pun, apalagi di proyek kebun pangan. Apa bedanya kebun pangan dan sawah? Kalau sawah kepemilikan per petak. Kalau kebun pangan skala luas, monokultur dan korporasi. Kondisi seperti itu broker bisa bermunculan," ujarnya.

Lihat juga: Muhadjir: Jumlah Kasus Corona di Indonesia Tak Istimewa

Laksmi mengaku menemukan fenomena kehadiran calo dalam proyek kebun bangan saat melakukan penelitian sejak 2012 sampai 2018. Pada periode tersebut terdapat dua proyek kebun pangan, yakni Ketapang Food Estate (KFE), di Kalimantan Barat dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), di Papua.

Laksmi mengatakan kedua proyek tersebut sama-sama terkendala pelepasan lahan dan ketersedian tenaga kerja di wilayah setempat.

Menurutnya, pada proyek MIFEE lahan yang tersedia cukup luas, namun terkendala adat masyarakat setempat. Lahan yang telah ditargetkan tak bisa diambil alih karena milik masyarakat adat.

Sedangkan untuk KFE, tidak ada lahan yang bebas dari klaim korporasi lain. Lahan sudah menjadi konsesi tambang maupun kebun kelapa sawit. Persaingan tenaga kerja juga tinggi karena banyak konsesi tambang dan sawit.

Laksmi mengatakan wujud calo ini bisa bermacam-macam. Mulai dari penguasa tanah adat, kepala desa, babinsa, kepala distrik, sekretaris daerah, sampai bupati.

"Nah ini menghadirkan peluang untuk mediasi. Terutama soal pengadaan tanah dan tenaga kerja. Melalui regulasi atau relasi sosial yang sudah terbentuk di lokasi," katanya.

Lihat juga: Bayang-bayang Karhutla di Balik Program Cetak Sawah Jokowi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan Jokowi telah memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membuka lahan persawahan baru demi mencegah ancaman krisis pangan yang terjadi akibat wabah virus corona.

Airlangga menyebut lahan untuk cetak sawah baru ini berupa lahan basah dan gambut di Kalimantan Tengah seluas 900 ribu hektare (ha). Ketua umum Partai Golkar itu mengklaim lahan yang sudah siap digarap sekitar 300 ribu hektare.

Namun, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah, Dimas Hartono menyebut lokasi lahan gambut untuk cetak sawah baru di Kalimantan Tengah adalah sebuah kawasan konservasi.

Lahan tersebut juga sama seperti yang dicadangkan Pemprov Kalimantan Tengah untuk food estate pada 2017 lalu. Menurut Dimas, rencana Jokowi untuk membuka sawah baru itu akan berdampak pada kerusakan ekosistem gambut, hingga konflik lahan.

"Kami khawatir dengan prediksi BMKG 2020 ini kemarau cukup panjang. Kami khawatir kalau ini dilaksanakan, merusak gambut yang ada, maka konflik lahan akan terus berlanjut, perusakan ekosistem akan terus terjadi di Kalteng," ujarnya. (fey/fra)