Gubernur Babel Sebut PSBB Pemborosan Jika Tanpa Sanksi

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman menilai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah virus corona (Covid-19) hanya pemborosan jika tak diikuti sanksi tegas.

Erzaldi mengatakan faktor anggaran menjadi pertimbangan pihaknya untuk tidak menerapkan PSBB. Bahkan Babel hingga saat ini belum mengajukan PSBB meski jumlah kasus positif mendekati angka 30 orang.

Lihat juga: Hanya 3 Provinsi yang Tidak Terdapat Transmisi Lokal Corona

"Saat melakukan PSBB segala macam, PSBB kalau hanya sekadar dilakukan tanpa dikaitkan oleh aturan-aturan yang ketat, ini pemborosan sekali," kata Erzaldi dalam diskusi daring via aplikasi Zoom, Jumat (8/5).

Kader Partai Gerindra itu mengatakan dirinya banyak mendapat permintaan menerapkan PSBB dari warga. Namun ia tak mengambil keputusan itu karena anggaran Babel tak cukup mendukung PSBB.

Erzaldi menyampaikan APBD Babel tidak sanggup membiayai bantuan sosial selama PSBB. Padahal ia telah merealokasi APBD untuk penanganan corona.

"Saya terus terang saja, alokasi dana kita untuk bantuan, khusunya untuk kehidupan masyarakat bantuan sosial pada masyarakat itu hanya sampai bulan Agustus maksimal. Setelah itu kita enggak ada uang lagi," ujarnya.

Lihat juga: Daftar Larangan PSBB untuk Cegah Covid-19

Infografis yang Dilarang dan Tidak Saat PSBB. (CNN Indonesia/Timothy Loen)

Dia berujar jika Babel harus menerapkan PSBB, maka mau tidak mau pemprov harus berutang. Dana itu baru akan dilunasi lewat APBD tahun 2021.

Erzaldi lebih memilih menggencarkan tes daripada menerapkan PSBB di daerahnya. Babel akan mulai melakukan rapid test secara acak untuk menentukan status wilayah.

"Ketika rapid test-nya di bawah 5 persen, ini bisa follow up menjadi daerah hijau. Selanjutnya mereka akan kita ambil kebijakan dapat melakukan kehidupan new normal tadi, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak," tuturnya.

PSBB pertama kali diterapkan di DKI Jakarta pada 10 April 2020. Selama empat pekan belakangan pelaksanaan PSBB di Jakarta, jumlah pergerakan kasus diklaim lebih rendah dibandingkan pada periode 10-23 April atau tahap pertama PSBB, yaitu rata-rata 90 kasus per hari.

Lihat juga: Polemik Bansos DKI: Tiga Menteri Jokowi Lawan Anies

Sementara di Surabaya yang menerapkan PSBB, selama 10 hari ini kasusnya tercatat terus meningkat. Sebelum PSBB terhitung 20-27 April, jumlah kasus Covid-19 di Surabaya mencapai 74 kasus. Sedangkan pada 28 April-7 Mei, bertambah sebanyak 218 kasus. (dhf/pmg)