Jokowi Teken Perpres Jabodetabekpunjur, Tak Singgung Ibu Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) pada 13 April lalu.

Dalam salinan Perpres yang dikutip dari situs JDIH Sekretariat Negara, Jumat (8/5), menyatakan bahwa DKI Jakarta merupakan kawasan perkotaan inti. Kawasan perkotaan inti merujuk pada kawasan metropolitan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.

Lihat juga: Corona, Tak Ada Kegiatan Ibu Kota Negara Baru Selama 2020

"Kawasan Perkotaan Inti adalah wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang selanjutnya disebut DKI Jakarta," dikutip dari salinan Perpres ayat (2) beleid tersebut.

Jakarta juga merupakan kawasan strategis nasional bersama Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Selanjutnya kawasan itu disebut sebagai Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangannya menyatakan bahwa Perpres tersebut murni menjelaskan soal tata ruang di wilayah Jabodetabekpunjur berdasarkan aturan yang harus ditinjau setiap lima tahun.

"Perpres tersebut merupakan amanat UU Penataan Ruang, yang mengamanatkan penetapan Jabodetabekpunjur sebagai Kawasan Strategis Nasional," kata Pramono melalui pesan singkat kepada wartawan.

Lihat juga: Jokowi Tugasi Mentan dan Menteri ATR Benahi Data Luas Sawah

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Pramono menegaskan bahwa Perpres tersebut sama sekali tidak menyinggung DKI Jakarta apakah akan tetap menjadi ibu kota negara atau tidak dalam lima tahun ke depan.

"Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun ke depan apakah DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara atau tidak," ucapnya.

Meski demikian, lanjut Pramono, Perpres masih mengatur pola ruang Jakarta sesuai fungsinya sebagai ibu kota negara. Sebab, secara hukum Jakarta sampai saat ini masih menjadi ibu kota negara dan pusat pemerintahan.

Lihat juga: Tangani Corona, Kementerian ATR Pangkas Anggaran Hampir Rp2 T

"Sehingga pengaturan tata ruangnya harus mengakomodasi atau memelihara kondisi fungsi existing DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan tersebut," tuturnya. (psp/pmg)