Pengobatan Bayi Gizi Buruk Terkendala PSBR Maluku

Jakarta, CNN Indonesia -- Bayi berusia satu tahun 11 bulan asal Desa Bas, Kecamatan Pulau Gorom Timur, Seram Bagian Timur, Maluku, yang terkena penyakit gizi buruk belum mendapatkan penanganan optimal. Hal ini dikarenakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) di Maluku.

Kepala Bidang Penunjang Rumah Sakit Umum (RSU) Goran Riun, Kadir Rumalessin mengatakan bayi bernama Jiharka Rumalolas rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Bula.

Lihat juga: Djoko Santoso Meninggal Dunia di RSPAD Gatot Subroto

"Namun masih menunggu kapal motor (KM) Alis Mulia untuk membawa bayi ke kota Bula," ujar Kadir pada Sabtu (9/5) sore.

Anak keenam dari pasangan Samad Rumalolas dan Fatima Rumalolas tersebut didiagnosis terkena penyakit gizi buruk setelah dirawat di RSU Gorin Riun, Kecamatan Pulau Gorom Timur, Seram Bagian Timur, Maluku.

"Bayi ini memiliki berat badan 4 kilogram, tinggi badan 63 centimeter dan kondisi kakinya lebih kecil," kata dia.

Sebelumnya, kata Kadir, korban gizi buruk asal pulau terluar ini dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit. Dia sempat dirawat selama lima jam di Puskesmas Miran.

Saat ini, kondisi bayi tersebut sangat memprihatinkan dan membutuhkan pertolongan rumah sakit di kota Bula. Namun pelayaran khusus bagi kapal-kapal penumpang antarpulau di Maluku belum beroperasi.

"Kapal motor (KM) Alis Mulia, salah satu kapal antarpulau di pesisir pulau terpencil di Seram Timur belum beroperasi akibat PSBR di Maluku," harapnya.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Murad Ismail menetapkan PSBR untuk memutus penyebaran virus corona di wilayahnya.

Lihat juga: Djoko Santoso, Mantan Panglima Kesatria di Mata Prabowo

Akses pelayaran ke Maluku dan pelayaran antarkabupaten kota di Maluku ditutup sementara sejak 15 April lalu. Penutupan itu berlaku selama 14 hari yang efektif berlaku tanggal 17 April-1 Mei 2020.

Pemerintah Maluku kembali memperpanjang masa PSBR sampai menunggu pengusulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diusulkan pemerintah kota Ambon ke Kementerian Kesehatan. (sai/jal)