PKS Ingatkan Jokowi: Pertimbangan Ekonomi Saja jadi Bencana

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik rencana pemerintah kembali membolehkan warga di bawah usia 45 tahun untuk kembali bekerja saat pandemi virus corona (Covid-19).

Mardani menilai langkah pemerintah ini hanya mempertimbangkan aspek ekonomi. Menurutnya, hal tersebut tidak tepat dilakukan saat kondisi pandemi.

"Semua kebijakan publik hendaknya selalu dipandang dari semua sudut. Pertimbangan ekonomi semata bisa menjadi bencana," kata Mardani lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (11/5).

Mardani mengingatkan gelombang kedua penyebaran corona telah berlangsung di sejumlah negara, seperti Korea Selatan. Dia meminta pemerintah tak sembarangan merumuskan kebijakan.

Lihat juga: Pemerintah Izinkan Warga di Bawah 45 Tahun Kembali Bekerja

Selain itu, Mardani mengkritik kebijakan pemerintah itu dibuat tanpa landasan yang jelas. Dia mempertanyakan desain besar penanganan corona yang hingga saat ini belum dibuka ke publik.

"Saat Pemerintah belum punya road map yang jelas menurunkan Covid-19, ide membebaskan usia 45 tahun ke bawah bisa jadi blunder berikutnya," kata Mardani.

Anggota Komisi II DPR RI itu mendesak pemerintah mengumumkan rencana besar tersebut. Selain itu, dia juga meminta pemerintah membeberkan pemetaan wilayah terdampak corona secara jelas dan merinci.

"Tanpa peta, kita berjalan dalam kondisi buta. Mesti tes, tracking, dan siagakan relawan RT dan RW," tuturnya.

Lihat juga: Hampir 90 Ribu WNI Pulang dari Luar Negeri Imbas Corona

Sebelumnya, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengumumkan rencana pemerintah membolehkan warga berusia 45 tahun ke bawah untuk kembali bekerja.

Rencana itu diambil untuk mengurangi PHK massal yang sudah berlangsung. Doni mengatakan warga usia 45 tahun ke bawah memiliki presentase kasus corona yang rendah.

"Kelompok ini tentu kita beri ruang untuk bisa aktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terkapar karena PHK bisa kami kurangi," ujar Doni dalam jumpa pers melalui siaran langsung akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin (11/5). (ain/dhf/ain)