Epidemiolog Nilai Izin Bekerja Justru Tingkatkan Risiko Covid

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemberian izin untuk bekerja kepada warga berusia di bawah 45 tahun dinilai sebuah kemunduran dan dinilai kontraproduktif di tengah upaya menekan penularan virus corona (Covid-19).

"Ini sebuah langkah mundur, kami (epidemiolog) melihat ini sebuah kebijakan yang kontraproduktif. Justru usia di bawah 45 tahun adalah usia yang berisiko tertular. Biasanya pada usia ini ditemukan tanpa gejala sehingga menjadi OTG (Orang Tanpa Gejala) dan bisa menularkan pada orang lain," ujar Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Hermawan Saputra  saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Lihat juga: Pemerintah Andalkan Penanganan OTG Covid-19 dengan Imunitas

Hermawan menjelaskan, pemberian izin kepada warga dengan mobilitas tinggi tersebut justru berisiko menularkan virus Covid-19 kepada keluarga. Selain itu, ia menilai risiko penularan malah akan semakin tinggi karena OTG tidak dibatasi mobilitasnya.

"Bisa terjadi local transmission, silent movement dan silent killing, untuk itu sebenarnya PSBB mesti ditingkatkan secara disiplin," kata Hermawan.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bakal memberi izin pada kelompok usia di bawah 45 tahun untuk tetap bekerja di tengah pandemi virus corona.

Langkah ini diambil bertujuan untuk menekan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) warga yang terdampak Covid-19.

"Kelompok muda usia di bawah 45 tahun mereka secara fisik sehat, punya mobilitas tinggi dan rata-rata kalau toh terpapar belum tentu sakit," ujar Doni dalam jumpa pers melalui siaran langsung akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin (11/5).

Ditambah lagi, angka kematian akibat corona dari kelompok usia dibawah 45 tahun ini hanya 15 persen. Angka kematian tertingi sebesar 45 persen berasal dari kelompok usia 60 tahun ke atas.

Sementara bagi warga yang berusia 46 tahun ke atas tetap diminta untuk menjaga diri dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan mengikuti protokol kesehatan.

Lihat juga: MUI Pertanyakan Jaminan Negara Beri Izin Warga Boleh Kerja

Optimalisasi PSBB dan Vaksin Corona

Sementara itu, Peneliti Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) Iqbal Elyazar meminta pemerintah bisa mengoptimalkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah dilakukan. Optimalisasi ini, kata dia, perlu dilakukan hingga vaksin untuk mengobati virus tersebut ditemukan.


"Saya melihat PSBB itu pilihan kita, optimalisasi PSBB yang harus dipertahankan," kata Iqbal dalam konferensi pers Koalisi Warga untuk Covid-19 yang disiarakan melalui aplikasi teleconference, Senin.


Iqbal mengatakan penerapan PSBB jika dilakukan dengan benar sebetulnya bisa menekan penyebaran virus corona. Apalagi, kata Iqbal, dari catatannya ada sekitar 50 persen pengurangan aktivitas di luar rumah yang di lakukan masyarakat di beberapa wilayah Pulau Jawa. 

Lihat juga: Pemerintah: Sebelum Ada Vaksin Corona Tak Boleh Lengah

Oleh karena itu, dengan keberadaan warga yang sadar untuk berdiam di rumah, menurut dia sudah seharusnya pemerintah pun mendorong daerah lain turut serta melakukan optimalisasi PSBB.


"Di daerah lain optimsalisi PSBB itu yang belum berjalan optimal, kita butuh sampai 80 persen, kita belum melihat itu. Jadi, masih ada ruang perbaikan PSBB," kata dia.

Hal sama juga diungkapkan pakar epidemiologi Universitas Padjadjaran Panji Fortuna Hadisoemarto. Dia mengatakan physical distancing memang menjadi satu-satunya metode  yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia saat ini untuk mengurangi penularan Covid-19 sebelum vaksin ditemukan


Walaupun begitu, Panji mengatakan dalam penerapatan kebijakan ini tetap harus memerhatikan aspek lain yakni kebutuhan masyarakat dalam hal perekonomian, sosial, politik, hingga keamanan. 

"Idealnya adalah kondisi yang diperlukan harus disiapkan. Bansos harus jalan, keberlangsungan hidup jalan, penghidupan juga harus terjamin," kata Panji.

Lihat juga: Pemerintah Izinkan Warga di Bawah 45 Tahun Kembali Bekerja

(mln, tst/kid)