Wagub DKI Ajak Wamendes Duduk Bareng Bahas Data Bansos

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab kritik Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi yang menyebut data penerima bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta kacau dan ngawur.

Riza menyatakan kritik dari Budi Arie itu hanya salah paham. Ia mengajak Budi Arie untuk duduk bersama membahas masalah data penerima bansos di Jakarta.

"Kalau dari Wamendes merasa masih ada yang kurang, bisa koordinasi dengan pihak kami dan Kemensos di pusat yang sama-sama punya basis data dan bisa saling dicek sama-sama. Kalau di lapangan masih ada yang kurang, nanti kita perbaiki sama-sama," kata Riza kepada CNNIndonesia.com, Rabu malam (13/5).

Lihat juga: Bela Anies, Wakil Ketua DPRD Minta Wamendes Tak Asal Ngomong

Riza menjelaskan bahwa data penerima bansos di Jakarta memang beragam. Baik dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), data Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan data lainnya.

Oleh karena itu, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus melakukan penyempurnaan data penerima bansos lewat perangkat RT dan RW.

Politikus Partai Gerindra itu pun mengatakan proses verifikasi di RT dan RW tidak semudah yang dibayangkan. Dari hasil verifikasi sementara, menurutnya masih ditemukan 1,6 persen data penerima bansos yang invalid atau tidak sesuai.

"Data itu lah yang kita koreksi terus. Akhirnya ada penambahan, kita berikan RT/RW untuk melakukan perbaikan," ujar Riza.

"Dan kita juga memberi kesempatan kepada warga yang berhak silakan koordinasi kepada RT/RW, nanti RT/RW yang lakukan verifikasi, klarifikasi, dan validasi," tambahnya.

Lihat juga: Wakil Menteri Desa: Data Bansos di DKI Paling Ngawur

Sebelumnya, Wamendes Budi Arie yang juga Ketua Umum Relawan Projo menyebut selama ini persoalan data penerima bantuan sosial yang dimiliki pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat memang perlu perbaikan.

Menurut dia, data-data tersebut harus segera direvisi lantaran sejak 2011 lalu data-data ini memang belum diperbaiki.

"Yang paling ngawur itu data Provinsi Jakarta. Nah itu memang datanya kacau sekali," kata Budi Arie saat melakukan siaran langsung di Facebook Migran Care, Selasa (12/5). (dmi/bmw)