KLHK Klaim Produksi Sampah Turun Selama Pandemi Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim penurunan produksi sampah per hari di beberapa daerah selama pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

"Kota-kota dengan ciri komuter terjadi penurunan jumlah [produksi sampah] per hari sekitar 10 sampai 15 persen," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, dikutip Senin (18/5).

Lihat juga: Kementerian BUMN Ungkap Skenario dan Tahap New Normal

Rincian datanya, lanjut Rosa, yaitu Jakarta sebanyak 620 ton per hari dan Surabaya, Jawa Timur, 310 ton per hari. Begitu pula produksi sampah di Bukittinggi, Sumatera Barat, mengalami penurunan hingga 20 persen.

Sedangkan untuk kota yang bukan berciri komuter, produksi sampah menurun sekitar satu sampai tiga persen.

Misalnya Balikpapan (Kalimantan Timur) sebanyak 26,07 ton per hari dan Bogor (Jawa Barat) sebanyak 10 sampai 15 ton per hari. Lalu di Bandung (Jawa Barat) produksi sampah menurun 0,7 persen.

Lihat juga: 39 Ribu Napi Bebas Lewat Asimilasi dan Integrasi

"Kondisi ini terjadi karena sumber sampah komersial [dari] pusat perbelanjaan dan perkantoran menurun drastis," tutur Rosa.

Meski demikian, ia mengingatkan produksi sampah dari sektor rumah tangga meningkat selama pandemi corona. Rosa melanjutkan, jumlah komposisi sampah plastik juga mengalami peningkatan.

Sampah plastik kebanyakan datang dari kemasan belanja daring serta pemakaian masker sekali pakai. Sampah masker sekali pakai, katanya, paling banyak ditemukan di sungai menuju Teluk Jakarta selama pandemi.

Pada masa awal corona memuncak, Rosa mengakui sampah masker sekali pakai sempat jadi persoalan. Pasalnya, masker merupakan limbah infeksius sehingga berbahaya jika dibuang sembarangan.

Lihat juga: Usaha Jahitan Sepi, Perantau Meninggal di Kontrakan Tangerang

Ia mengatakan untuk menanggulangi hal tersebut, KLHK mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19.

KLHK sendiri belum menyiapkan regulasi mengikat maupun edaran khusus terkait persiapan upaya menekan sampah plastik atau sekali pakai jika aktivitas sosial mulai diperbolehkan di tengah corona.

Namun, Rosa memastikan pihaknya tetap memfokuskan upaya mencapai target pengurangan dan penanganan sampah melalui kampanye dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Peraturan Menteri LHK No. P.75/MENLHK/SETJEN/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

Permen tersebut mengatur sejumlah upaya yang perlu dilakukan pelaku usaha di bidang manufaktur, jasa makanan dan minuman, serta ritel untuk menekan produksi sampah.

Perlu Regulasi Mengikat

Juru Kampanye Urban Greenpeace Muharram Atha Rasyadi mengatakan upaya meminimalkan sampah plastik seharusnya dibarengi dengan regulasi untuk mengurangi produksinya.

"Reduksi [sampah plastik] ini perlu benar-benar diimplementasikan, mengingat regulasi yang mengatur belum memaksa produsen kebutuhan sehari-hari untuk mengubah kemasannya dengan menghindari plastik sekali pakai," ujarnya melalui keterangan pers.

Muharram mengatakan upaya pemerintah untuk meminimalkan sampah plastik dengan mengganti materi alternatif plastik dengan bahan yang lebih mudah lebur bukan jawaban tepat.

Lihat juga: Jokowi Sebut Gugus Tugas RT/RW Kunci Pengendalian Corona

Hal ini menurutnya tetap akan meningkatkan produksi sampah sekali pakai, sehingga tidak menyelesaikan perkara tingginya timbulan sampah.

Ia menilai seharusnya pemerintah mendesain ulang produk plastik sehingga dapat digunakan kembali ketimbang untuk daur ulang.

Ini karena upaya daur ulang di Indonesia pun belum maksimal mengingat belum ada sistem pemilahan sampah. Hingga kini rasio daur ulang dalam negeri, katanya, masih terhitung rendah yaitu 10 persen.

Kemudian perkara impor sampah plastik, lanjutnya, juga harus jadi perhatian. Ia mengingatkan impor sampah ke Indonesia menambah sampah plastik setidaknya 220 ribu ton.

Untuk itu ia berpendapat pemerintah harus menutup keran impor sampah plastik seperti yang dilakukan China sejak 2018. Terlebih karena sampah impor didominasi sampah yang tak bisa didaur ulang. (fey/bac)