Kemendikbud Jamin KIP Kuliah Sampai Lulus Selama Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal menjamin uang kuliah peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga lulus di tengah pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Paristiyanti Nurwardani, mengatakan sebelumnya tak semua peserta KIPK dijamin biaya kuliahnya hingga lulus.

Lihat juga: 79 Persen Kasus Meninggal Corona dari Pulau Jawa

"Dulu 400 ribu [termasuk] KIP reguler dan afirmasi. Artinya afirmasi tidak sampai lulus. Sekarang instruksi harus cari uang untuk siap 400 ribu KIP Kuliah reguler," ujarnya melalui konferensi video, Senin (18/5).

Ia mengatakan hal ini dilakukan untuk membantu mahasiswa atau calon mahasiswa yang ekonominya terdampak wabah Covid-19. Untuk itu KIP Kuliah Afirmasi selama pandemi ditiadakan.

Dalam hal ini, kata Paris, pihaknya bakal mengupayakan prioritas KIP Kuliah bagi mahasiswa dan calon mahasiswa yang dinyatakan lolos masuk PTN dan PTS, serta punya kartu keluarga sejahtera.

Lihat juga: Update Corona 18 Mei: 18.010 Positif, 4.324 Orang Sembuh

Rinciannya sebanyak 50 sampai 60 persen dari jumlah total KIP Kuliah untuk mahasiswa PTN, dan sekitar 40 persen untuk mahasiswa PTS.

Ia pun menyatakan hal ini bakal resmi berlaku setelah terbit revisi Peraturan Mendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

KIP Kuliah Afirmasi sebelumnya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, peserta program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk Orang Asli Papua, dan wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial.

Kendati demikian, Paris tidak menjelaskan upaya pihaknya membantu kendala ekonomi perguruan tinggi. Sejak wabah corona merebak, terdapat sejumlah kendala yang didapati pendidikan tinggi khususnya PTS.

Lihat juga: Jadwal Buka Puasa Hari Ini 18 Mei 2020

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko mengatakan rata-rata 50 persen mahasiswa di PTS tidak mampu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Hal ini berdampak pada kesulitan kampus membiayai jalannya pendidikan dan menggaji karyawan. Khususnya bagi kampus berskala kecil yang mendominasi setidaknya 75 persen PTS di Indonesia. (fey/bac)