Politikus PKS soal New Normal: Jangan Sampai Abnormal Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati dalam berencana menjalankan The New Normal atau tatanan kehidupan normal yang baru di tengah pandemi virus corona (covid-19).

Dia menerangkan pemerintah harus menyiapkan data pendukung yang baik sebelum menjalankan rencana tersebut agar penerapannya di masyarakat tidak menjadi sebuah hal yang abnormal, sebagaimana terjadi di kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya.

Lihat juga: Pemprov Jatim Batalkan Gelaran Salat Idul Fitri di Al Akbar

"Jangan sampai yang muncul The New Abnormal, karena dari awal pemerintah terkesan abnormal," kata HNW saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Senin (18/5).

Dia menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tidak fokus dalam menangani pandemi virus corona sejak awal. Menurut HNW, rencana melaksanakan The New Normal tanpa data pendukung yang valid menunjukkan ketidaksiapan pemerintah.

Wakil Ketua MPR itu menyayangkan rencana The New Normal dimunculkan tanpa melaksanakan proses pemeriksaan terkait virus corona terhadap masyarakat secara masif lebih dahulu.

Lihat juga: PSBB Belum Dilonggarkan, Jalanan DKI-Tangsel Padat Kendaraan

HNW mengatakan gelombang kedua pandemi virus corona di Indonesia sangat mungkin terjadi di Indonesia. Pasalnya, kata dia, negara yang memiliki data bagus dalam penanganan pandemi virus corona seperti Korea Selatan, China, dan Jepang pun disinyalir mulai mengalami gelombang kedua beberapa waktu lalu.

"[Potensi gelombang kedua] sangat ada. Negara bagus dalam penanganan ini Korea Selatan, China, Jepang itu terjadi second wave. Di Indonesia yang diperiksa belum sampai 1 persen dari penduduk, terus yang belum diperiksa jangan-jangan mereka kelompok tidak bergejala itu," tutur HNW.

HNW menyarankan pemerintah harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat dibandingkan ekonomi dalam membuat kebijakan terkait pandemi virus corona. Menurutnya, ekonomi tidak akan bisa bergerak bila masyarakat tidak sehat dan selamat dari pandemi virus corona.

"Apapun kebijakan berikutnya harus dipikirkan ekonominya juga tapi kesehatan dan keselamatan rakyat nomor satu. Kalau rakyat tidak sehat, enggak ada gunanya ekonomi. Kalau rakyat terpapar dan rumah sakit enggak mampu karena banyak yang kena itu ekonomi juga enggak ada gunanya," ucap HNW.

Lihat juga: Pemerintah Ubah Metode Pelaporan ODP-PDP Covid-19

Sebelumnya, Pemerintah bersiap menjalankan The New Normal di tengah pandemi virus corona (covid-19). Untuk itu, saat ini pemerintah mulai menyusun skenario pelonggaran PSBB sebelum menjalankan The New Normal.

"Pak Presiden menekankan kita bersiap siaga menjalani era normal baru, kehidupan normal baru. Kita ada dalam situasi yang beda dari normal sebelumnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers yang ditayangkan online, Senin (18/5).

"Kita hadapi suasana lingkungan kita, sudah bersama-sama Covid-19 ini," tambahnya.

Muhadjir mengatakan Jokowi telah meminta agar pelonggaran PSBB ini dikaji sebelum menjalani The New Normal. Kajian benar-benar harus dilakukan dengan cermat dan terukur agar tidak mengambil langkah yang keliru. (mts/bac)