Ma'ruf Berharap Corona Hilang Saat Iduladha, Pakar Meragukan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat menunda tradisi silaturahmi lebaran. Sebab, pemerintah kemungkinan akan menggeser libur Idulfitri ke masa Iduladha.

"Kita sebenarnya kalaupun tidak bisa sekarang, kita bisa menundanya. Insyaaallah pemerintah akan menggeser libur lebaran ini. Mungkin ke saat nanti libur panjangnya digeser ke Iduladha, jadi lebaran haji," Ma'ruf dalam keterangan video yang dipublikasikan Setwapres, Rabu (20/5).

"Jadi kita tinggal menggeser sedikit. Mudah-mudahan [saat] Iduladha Corona-nya sudah hilang sehingga kita bisa bertemu [untuk] bersilaturahim, hanya menggeser waktunya," imbuh dia.

Lihat juga: Pemerintah Kaji Opsi Cuti Lebaran Digabung Libur Idul Adha

Meski demikian, Ma'ruf menegaskan bahwa silaturahmi tetap dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi guna mencegah penyebaran Corona.

"Tapi syukur alhamdulillah, kita sekarang walaupun tidak bisa bertatap muka, kita [dapat] bersilaturahim melalui media secara virtual. Kita bisa melalui WA (aplikasi WhatsApp), melalui telepon, bahkan kita bisa melalui teleconference," tuturnya.

Senada, Wakil Ketua Majelis Ulama Indoensia (MUI) Muhyiddin Junaidi meminta agar seluruh umat Islam tak berkunjung secara langsung ke kediaman sanak keluarganya saat Idulfitri tiba.

Daftar hari libur 2020 sebelum direvisi akibat pandemi. (CNNIndonesia/Basith Subastian)

Ia menilai aktivitas tersebut justru akan membuka kembali keran penyebaran virus corona di Indonesia saat Idulfitri tiba.

"Diharapkan tidak berkunjung ke keluarga, handai taulan [saat Idulfitri]. Terlebih lagi bertemu dengan sanak saudara akan membuka pintu kembali masuknya atau bisa saja menularkan virus Covid-19," kata Muhyiddin.

Sebelumnya, rencana sejenis diungkapkan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Ia mengusulkan opsi cuti lebaran Idulfitri digabung dengan Iduladha kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar Senin (4/5).

Lihat juga: Pakar UI Minta Hapus Ide Cuti Lebaran Idul Adha ala Moeldoko

Padahal, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sudah memutuskan bahwa cuti lebaran Idulfitri yang semula 26-29 Mei digeser ke 28-31 Desember.

Merespons ide-ide tersebut, Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Pandu Riono, menilai ide menggeser cuti lebaran Idulfitri ke Iduladha itu berisiko karena kurva kasus pandemi Virus Corona belum menurun.

"Kita belum tahu kapan kita akan mereda, belum tahu kapan pelonggaran PSBB. Kurva belum melambat juga kan," ujar dia, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/5).

Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen

Bahkan, Pandu menyarankan kalau bisa tradisi cuti lebaran dihilangkan untuk tahun ini dan tahun depan.

"Kalau perlu tahun ini enggak ada cuti. Tahun depan enggak ada cuti. Tradisi ini kita hilangkan saja karena ada faktor risiko, hidup kita sudah beda enggak seperti dulu. Mungkin kebijakan cuti bersama sudah enggak relevan lagi sekarang atau di masa mendatang," cetusnya.

Dia pun meminta Pemerintah untuk lebih memikirkan kebijakan yang lebih prioritas ketimbang mengurus hal-hal seperti cuti.

"[Kebijakan] cuti enggak penting. Jadi jangan memikirkan itu. Cuti kan bisa kapan saja. Memutuskan kebijakan yang perlu dulu sekarang ini," tandasnya.

Lihat juga: Negara-negara yang Sukses Bendung Serangan Virus Corona

Diketahui, Hari Raya Iduladha 1441 H jatuh pada 31 Juli 2020. Per 20 Mei, kasus Corona di Indonesia masih terus meningkat dengan total mencapai 19.189 kasus. Sebanyak 4.575 orang di antaranya dinyatakan sembuh, dan 1.242 orang lainnya meninggal.

China, dengan penanganan Corona yang ketat, misalnya lewat lockdown dengan sanksi tegas, serta tes massal, butuh lebih dari 4 bulan untuk membuat nol kasus Corona. Itu pun masih ada gelombang Corona berikutnya akibat kasus impor.

Sementara, Indonesia yang diklaim mulai memiliki kasus Corona awal Maret, hanya menerapkan PSBB di wilayah tertentu, dengan banyak kasus pelanggaran protokol kesehatan, dan tes Corona yang bahkan belum mencapai target 10 ribu per hari.

(rzr/arh)