Dewas Proses 92 Aduan Kode Etik KPK, Izinkan 34 Penyadapan

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses 92 surat pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai lembaga antirasuah.

"Dalam rangka penerimaan laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Dewan Pengawas KPK telah menerima dan menindaklanjuti sebanyak 92 surat pengaduan," tutur Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, dalam laporan kinerja kuartal I Tahun 2020, Selasa (26/5).

Lihat juga: MAKI: Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bisa Diteruskan

"Dalam hal ini kami berterima kasih kepada partisipasi masyarakat yang terus membantu kami dalam melakukan pengawasan terhadap tugas dan kewenangan KPK," dia menambahkan.

Namun demikian, Tumpak tak merinci jenis pengaduan itu dan pihak teradunya.

Ia menuturkan Dewan Pengawas selama kurang lebih empat bulan ini telah menyelesaikan tiga peraturan kode etik.

Yakni Peraturan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK; Peraturan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK; dan Peraturan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

"Guna mengefektifkan tugas Dewan Pengawas sesuai UU, selama periode yang sama, Dewan Pengawas telah menyelesaikan 36 Standar Operasional Prosedur (SOP)," tambahnya.

Selain soal pengaduan kode etik, Tumpak menyebut pihaknya sudah telah menerima 183 permintaan izin di bidang penindakan. Izin tersebut terdiri dari 34 izin penyadapan, 15 izin penggeledahan, dan 134 izin penyitaan.

"Pelaksanaan tugas lain adalah terkait dengan pemberian izin atau tidak memberikan izin penindakan. Hingga awal Mei 2020 ini, Dewan Pengawas telah menerima permintaan dan menindaklanjuti pemberian 183 izin," kata Tumpak.

Lihat juga: KPK Larang Insan Komisi Main Golf dengan Pihak Berperkara

Sementara itu, terkait pelaksanaan pengawasan atas tugas dan kewenangan KPK, Dewan Pengawas telah melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Triwulan I dengan Pimpinan KPK pada 27 April 2020 yang meliputi 18 isu atau permasalahan. Secara garis besar, sebanyak 18 permasalahan itu terdiri dari empat bidang.

Pertama, Bidang Penindakan dalam rangka mempercepat penanganan perkara sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dalam upaya optimalisasi asset recovery serta kepastian hukum.

Kemudian, lanjut Tumpak, Bidang Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat dalam rangka penguatan fungsi Pengawasan Internal serta harmonisasi pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas dan Pengawasan Internal (PI).

[Gambas:Video CNN]

Ketiga, Bidang Pencegahan dalam rangka optimalisasi fungsi pencegahan khususnya dalam upaya pengamanan aset kementerian/ lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.

"Terakhir adalah bidang Kesekjenan dalam rangka pembenahan manajemen SDM KPK," imbuhnya.

Tumpak mengungkapkan, Dewan Pengawas juga telah melakukan Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK Triwulan I pada 27 April dan 5 Mei 2020 dengan fokus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pimpinan selama tiga bulan pertama untuk tahun ini.

Lihat juga: 100 Hari Firli di KPK Versi ICW: Dua OTT, Tujuh Kontroversi

"Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelasnya.

Diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri sempat diproses kasus pelanggaran kode etik karena bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara di lembaga antirasuah, namun terhenti di tengah jalan.

Di bawah kepemimpinannya, bidang penindakan KPK juga disebut memiliki paling banyak masalah. Sejauh ini, baru ada tiga OTT yang dilakukan KPK era Firli. Dua di antaranya merupakan proses lanjutan era KPK Agus Rahardjo.

(ryn/arh)