New Normal Jawa Barat Bukan Berarti Risiko Covid-19 Berkurang

Bandung, CNN Indonesia -- Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Berli Hamdani, menyatakan New Normal Jawa Barat tak berarti risiko penularan virus corona (Covid-19) berkurang di provinsi itu.

Pemerintah Provinsi Jabar bakal menerapkan penyesuaian pola kehidupan normal yang baru atau New Normal mulai 1 Juni di tengah pandemi Covid-19.

Lihat juga: Loyalis Helmy Yahya Sebut Penunjukkan Dirut TVRI Langgar UU

"[New Normal] bukan berarti risiko penularan Covid-19 berkurang. Jadi kita tetap harus waspada dan mengambil sikap atau kebijakan dengan tetap meningkatkan kewaspadaan," kata Berli di Gedung Sate, Rabu (27/5).

Pria yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar ini menyatakan, pada fase New Normal nanti pemeriksaan dan pendeteksian penularan Covid-19 terus dilakukan. Hal itu dilakukan agar penularan virus corona tidak terjadi.

"Dalam kenormalan baru, petugas kesehatan nanti akan berkeliling melakukan pemeriksaan rapid test dan swab test ke kerumunan massa. Bisa jadi di pengajian, kondangan atau di rumah ibadah," ujar Berli.

Lihat juga: Masjid Tak Juga Dibuka, PA 212 Ancam Serukan Bangkang Massal

Berli melanjutkan, pengetesan tersebut menggunakan metode pengambilan sampel secara acak.

"Akan dilakukan rapid test dengan menggunakan sampel acak," ucap Berli.

Berli juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang merancang regulasi protokol kesehatan yang dikaji bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar.

"Sehingga protokol kesehatan akan disesuaikan dengan entitas lembaga, misalnya lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, gedung pemerintahan, industri, dan perkantoran. Itu semua akan dibuat protokol sesuai kebutuhan di tempat tersebut," tuturnya.

Lihat juga: Tito: Makan Bersama di IPDN saat Lebaran Tak Langgar PSBB

Dengan regulasi itu, nantinya akan dilakukan pengawasan untuk memastikan tempat-tempat keramaian yang memulai aktivitas sudah melaksanakan protokol kesehatan atau belum.

"Pengendaliannya akan dilaksanakan secara berjenjang mulai pimpinan institusi sampai pada level provinsi. Di level provinsi akan ada gugus tugas untuk mengontrol ketaatan masyarakat terhadap protokol tersebut," ujar Berli. (bac/hyg/bac)