Anwar menilai tindakan itu bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi organisasi islam yang dipimpinnya saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akan tetapi, dia mengingatkan penyematan nama Muhammadiyah dalam diskusi itu harus melalui izin dari organisasi. Anwar mengatakan hal itu harus dilakukan mengingat topik diskusi itu menyangkut hal yang sangat sensitif.
ADVERTISEMENT
"Belum ada dan tidak ada konsultasi. Banyak warga Muhammadiyah yang bertanya kepada saya sehingga saya mengeluarkan pernyataan itu," ujar Anwar.
Lebih dari itu, Anwar mengingatkan Muhammdiyah menjalin hubungan dengan semua pihak. Dia menegaskan Muhammadiyah bukan lembaga atau gerakan politik.
"Untuk itu saya sangat menyesalkan dan mengimbau para pihak kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik semestinya sebelum melaksanakan, hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat," kataya.
Kemudian, acara juga diikuti mantan Wamenkumham Denny Indrayanan, pengamat politik Refli Harun, pengamat hukum Bivitri Susanti, hingga pakar Pancasila Suteki.
Dalam acara itu, Din menyatakan pemakzulan pemimpin bisa dilakukan jika memenuhi syarat seperti dalam pemikiran tokoh pemikir politik Islam, Al Mawardi. Adapun tiga syarat itu adalah ketiadaan keadilan, ketiadaan ilmu pengetahuan, dan ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator. Din menyebut pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dengan kondisi tersebut. (panji/bac)