Muhammadiyah Sarankan Jokowi Redakan Kegaduhan Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta pemerintah memperbaiki komunikasi politik yang kerap tak seirama dalam penanganan virus corona (covid-19). Hal ini disampaikan Mu'ti dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/6).

"Muhammadiyah memberi tiga masukan, pertama, pemerintah memperbaiki komunikasi politik, terutama terkait pernyataan para menteri yang tidak senada dan seirama," ujar Mu'ti saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Lihat juga: Jokowi Disebut Belum Putuskan Buka Sekolah di Tengah Pandemi

Selain itu, Mu'ti juga menyarankan pemerintah memperbaiki kerja sama dengan berbagai ormas termasuk ormas keagamaan dan saran terakhir adalah menjaga ketenangan selama menangani corona.

"Pemerintah harus menjaga ketenangan dengan meminimalkan kegaduhan politik," katanya.

Dalam pertemuan itu, kata Mu'ti, Jokowi menyampaikan beberapa hal hal terkait kebijakan pemerintah di tengah pandemi yakni belum ada keputusan tentang jadwal masuk sekolah dan menjelaskan kebijakan pembatalan haji.

Lihat juga: New Normal, Bentor dan Bajaj Diusulkan Jadi Pengganti Ojol

"Presiden juga meminta masukan tentang pengelolaan pesantren di masa covid," ucap Mu'ti.

Presiden Jokowi hari ini menggelar pertemuan dengan delapan tokoh lintas agama secara tertutup di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/6).

Pertemuan ini dihadiri oleh Helmy Faishal Zaini (PBNU), Abdul Mu'ti (PP Muhammadyah), Muhyiddin Junaidi (MUI), Gomar Gultom (PGI), Ignatius Kardinal Suharyo (KWI), Wisnu Tenaya (PHDI), Arief Harsono (Permabudhi), dan Xs Budi Santoso Tanuwibowo (Matakin).


Jokowi dalam pertemuan itu mengatakan saat ini pemerintah fokus menyiapkan masyarakat untuk membuka kembali aktivitas perekonomian dan ibadah secara bertahap menjelang tatanan hidup baru atau new normal.

Lihat juga: Kota Surabaya Zona Hitam Virus Corona Jatim

Menurut Jokowi, penerapan new normal ini bisa mulai dijalankan di wilayah yang nihil kasus corona.

"Ada 120 kabupaten/kota yang tidak ada kasus sama sekali. Di daerah ini bisa berlangsung kehidupan yang normal," katanya. (psp/wis)