Jokowi Perintahkan Mensos Sisir Data Warga Tak Dapat Bansos

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Sosial untuk menyisir kembali data warga terdampak virus corona (Covid-19) yang belum mendapatkan bantuan sosial. Penyaluran bansos selama ini menjadi sorotan, karena dinilai belum tepat sasaran.

"Presiden memerintahkan Kemensos untuk menyisir warga miskin dan warga terdampak yang belum mendapatkan bansos," ujar juru bicara presiden, Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6).

Fadjroel mengatakan, skema bansos dari pemerintah pusat bagi warga terdampak selama ini cukup banyak yakni perluasan Program Keluarga Harapan, paket sembako, Bansos Tunai, BLT Desa, hingga menggratiskan listrik bagi pelanggan 450 VA. Selain itu, lanjut Fadjroel, pemerintah daerah juga membagikan bansos.

"Dengan skema bansos yang cukup banyak itu diharapkan tidak ada warga miskin dan warga terdampak yang tertinggal," katanya.

Lihat juga: Survei TNP2K: Pengangguran Mayoritas Pengguna Kartu Prakerja

Fadjroel menuturkan Jokowi selalu mengingatkan jajarannya agar penyaluran bansos tepat sasaran, terutama terkait pendataan data. Pasalnya, kerap ditemukan sejumlah warga penerima yang tak sesuai dengan data dari pemerintah.

Menurut Fadjroel, Kemensos telah memberikan fleksibilitas pada RT/RW, pemerintah desa, dan juga pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Hal ini juga digunakan Kemensos sebagai momentum untuk melakukan perbaikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ucapnya.

Di masa pandemi corona, Jokowi membuat dua program penyaluran bansos untuk masyarakat. Pertama, berupa bansos tunai paket sembako setara Rp600 ribu per penerima per bulan selama tiga bulan.

Lihat juga: Penerima Manfaat Tapera Bisa Dapat KPR dengan Bunga 5 Persen

Bansos ini diberikan kepada masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sasarannya 1,2 juta keluarga penerima di Jakarta dan 576 keluarga penerima di Bodetabek.

Kedua, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang anggarannya diambil dari Dana Desa. Pada program ini, pemerintah memberikan Rp600 ribu per penerima per bulan selama tiga bulan.

Bantuan ditujukan untuk masyarakat desa yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi corona dari anggaran Dana Desa. Selain itu, penerima juga ditujukan bagi mereka yang belum menerima program bansos lain dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Paket Sembako.

Rencananya pemerintah akan memangkas BLT bagi warga terdampak pada Juli mendatang. Nominal yang diterima akan berkurang hingga Rp300 ribu. (ain/psp/ain)