Menurut Deputi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono pengasuh pondok pesantren harus membahas hal tersebut bersama gugus tugas daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yg akan terjadi jika muncul kluster dalam jumlah yang besar, sementara fasilitas kesehatan tak memadai. Jadi hal seperti ini, kesehatan tetap menjadi pertimbangan utama," katanya.
"Terutama santri dari daerah yang dinyatakan merah covid, maka perlu membawa hasil rapid test. Hal ini penting agar tidak muncul kluster baru," katanya.
Agus menekankan lagi bahwa banyak pertimbangan yang harus diperhatikan ketika pondok pesantren kembali dibuka. Apalagi, kondisi sekitar 28.000 pesantren yang tersebar di Indonesia juga sangat beragam.
Dia tak menampik ada beberapa pondok pesantren memilih untuk membuka secara bertahap sambil menerapkan Protokol Covid secara ketat.
Adapun pemerintah, kata dia, siap membantu memenuhi fasilitas kesehatan dan kebersihan di pondokan-pondokan yang belum memiliki fasilitas lengkap.
"Kementerian PUPR akan segera melakukan assesment terhadap pondok pesantren dan siap membantu menyediakan fasilitas MCK, sanitasi, tempat wudu. Pesantren harus menjadi pusat percontohan hidup kenormalan baru yakni 'hidup bersih dan sehat'," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah pesantren di wilayah Jawa telah mewacanakan untuk membuka lagi aktivitas pendidikan keagamaan meski wabah corona belum berakhir. Di antaranya Pondok Pesantren al-Falah Ploso dan Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
"Mengenai pengaturan ulang bagaimana pelaksanaan nanti pendidikan," ujar Ma'mun dalam dialog virtual dengan Tim Gugus Tugas Covid-19, Selasa (9/6). (tst/wis)